Kamis, 11 Februari 2010 | 02:58 WIB
Jakarta, Kompas – Proses desentralisasi yang memunculkan daerah-daerah otonom baru tak bisa ditarik kembali. Adanya kegagalan sejumlah daerah dalam mengelola pemerintahannya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengembalikan kewenangan itu kepada pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah Erna Witoelar dalam diskusi ”Penguatan Daerah Otonom Hasil Pemekaran Pascareformasi di Indonesia” di Jakarta, Rabu (10/2). ”Desentralisasi harus sukses, tidak boleh mundur lagi ke sentralisasi,” ujarnya.
Daerah otonom yang dinilai gagal seharusnya justru didukung agar mereka bisa mengelola kewenangan yang dimilikinya. Sayangnya, supervisi bagi daerah otonom baru yang seharusnya dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah otonom baru justru banyak yang tidak dilakukan.
Erna mengakui, sejumlah pemerintah daerah memaknai otonomi daerah itu dengan membangun rumah dinas bupati yang megah, nepotisme elite politik di daerah, hingga pemekaran daerah berdasarkan kepentingan politik para elitenya. Namun, hal itu hanya terjadi pada sebagian daerah saja.
”Banyak daerah yang justru berhasil melaksanakan otonomi daerah,” ungkapnya.
Mantan Wali Kota Tarakan, Kalimantan Timur, Jusuf Serang Kasim mengatakan, pemekaran daerah tidak perlu dihentikan karena sudah terbukti mampu membawa pembangunan ke daerah. Memang ada beberapa daerah yang gagal, tetapi lebih banyak yang berhasil.
”Walau ada yang nakal, pascaotonomi daerah, semua daerah berubah (lebih maju),” ungkapnya.
Sementara itu, mantan Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Buchary Abdurrahman mengatakan, budaya kerja pemerintah dan elite di daerah harus diubah sehingga lebih kreatif dan berdaya. Daerah yang baru dimekarkan tidak bisa dibiarkan tumbuh sendiri tanpa kontrol. Sebaliknya, peran pemerintah pusat perlu diminimalkan.
Erna menambahkan, daerah perlu diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola daerahnya karena kondisi setiap daerah berbeda. (MZW)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/11/02581697/desentralisasi.tak.mungkin.ditarik
