Rabu, 25 November 2009 | 04:09 WIB
Jakarta, Kompas – Departemen Dalam Negeri akan mengevaluasi 205 daerah otonom baru yang akan diselesaikan pada tahun 2010.
Evaluasi daerah pemekaran dilakukan berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang setiap tahun harus disampaikan ke Depdagri.
Kepala Pusat Penerangan Depdagri Saut Situmorang, Selasa (24/11), mengatakan, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk daerah pemekaran sama dengan daerah lainnya, tetapi ditambah sepuluh instrumen laporan yang harus disampaikan ke Depdagri.
Saut menjelaskan, sepuluh instrumen penilaian yang harus dilaporkan daerah pemekaran di antaranya pembentukan organisasi perangkat daerah, pengisian personel perangkat daerah, pengisian anggota DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pelaksanaan hibah daerah induk kepada daerah pemekaran, serta pengalihan aset, peralatan, dan dokumen.
Selain itu, menurut Saut, Depdagri juga akan mengevaluasi pelaksanaan penetapan batas wilayah daerah pemekaran, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyediaan rencana umum tata ruang wilayah, serta perpindahan ibu kota.
”Sepuluh instrumen itu dilihat perkembangannya, apakah semua berjalan lancar atau tidak,” kata Saut.
Depdagri juga akan menggunakan sumber data daerah pemekaran dari lembaga lain, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan.
”Kalau kami memerlukan data-data terkait dengan jumlah penduduk, tentunya harus ke BPS. Untuk perkembangan pendidikan dan kesehatan, kami juga akan meminta ke instansi pemerintah terkait,” ujarnya.
Penetapan DPRD
Komisi Pemilihan Umum telah mengesahkan Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 terkait dengan pedoman teknis penetapan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 2009.
Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009 disahkan setelah disimulasikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, pekan lalu.
Sebelumnya, anggota KPU, Andi Nurpati, mengatakan, dalam pembentukan DPRD daerah pemekaran, tidak ada penataan daerah pemilihan. Adapun data jumlah penduduk juga menggunakan data Pemilu 2009. (SIE)
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/25/04091029/evaluasi.daerah.baru.berdasarkan.laporan
