DEPOK–MI: Takut mengahadapi interpelasi, hak angket, dan mosi tidak percaya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail akhirnya memenuhi panggilan DPRD Kota Depok untuk diperiksa terkait mutasi tengah malam pejabat eselon III dan IV dan pemekaran wilayah Kota Depok, Jumat (6/11).
“Saya tak ingin bermasalah. Katanya, harus berbicara apa adanya. Makanya, saya datang ke DPRD untuk memenuhi undangan DPRD,” kata Wali Kota menjawab pertanyaan Media Indonesia terkait mutasi 216 pejabat eselon III dan IV dan pemekaran wilayah Kota Depok.
Mutasi dan pemekaran wilayah dilakukan menjelang tengah malam, Jumat (30/10), karena tiga hal. Pertama, pejabat lingkup Pemkot Depok menghadiri MTQ dari mulai pagi hingga siang pukul 13.00 WIB. Kedua, kepala dinas, kepala badan, dan lembaga teknis di lingkup Kota Depok menghadiri paripurna DPRD tentang kelembagaan DPRD Kota Depok. Ketiga, Sekretaris Pemerintah Kota Depok Eti Suryahati, pada keesokan harinya, yakni Sabtu (1/11), pergi haji ke Mekah.
“Sedangkan mutasi pejabat eselon III dan IV serta pengesahan pemekaran wilayah Kota Depok mendesak. Tiga inilah yang mengharuskan mutasi dan pemekaran wiiayah enam kecamatan menjadi 11 kecamatan menjelang tengah malam,” ujar Nur Mahmudi enteng. Mulai pukul 15.00 hingga 18.00 WIB, anggota DPRD dari Komisi A berjumlah 12 orang mempertanyakan masalah mutasi dan pemekaran wilayah.
Selain itu, DPRD mempersoalkan dua sekretaris kelurahan. Tetapi, Kepala Humas Pemkot Depok Ade Sulaeman Salam mengatakan, dua pejabat kelurahan yang dilantik Wali Kota sudah diselesaikan. Sekretaris Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo tetap dijabat Lola. Adapun Nurodi yang masuk daftar pelantikan menjabat sekretaris Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, menggantikan Neni. “Tidak ada masalah, sudah clear semuanya,” kata Ade. (KG/OL-04)
Sumber: Media Indonesia (Jumat, 06 November 2009 22:01)
