Jakarta, Kompas-
Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan pusat pertumbuhan di daerah sudah dijalankan oleh sebagian pemerintah daerah. Namun, pelaksanaannya secara umum masih bersifat parsial daninstrumental karena tidak mengolah potensi sumber daya lokal dalam struktur industri. Akibatnya, program tidak efektif dalam mendorong kemandirian masyarakat dan menekan urbanisasi.
Demikian Benang merah persoalan kemandirian Masyarakat dan ancaman urbanisasi terhadap kota-kota besar di Indonesia yang terus meningkat darin tahun ke tahun. Bahan-bahan dihimpun dari Kabupaten/Kota di Jawa, yaitu Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Lamongan, Banyuwangi dan Kota Surabaya di Jawa Timur, Kabupaten Bantul di Provinsi DI Yogyakarta, serta Kabupaten Purbalingga dan Cilacap di Jawa Tengah.
Ancaman urbanisasi dalam enam tahun terakhir (2004- 2010) makin terasa di kota-kota besar di Jawa. Tahun 2010, misalnya, penyerapan tenaga kerja paling besar terdapat di Jawa Timur (18 persen), Jawa Barat (16 persen), dan Jawa Tengah (15 persen). Sedangkan DKI Jakarta muncul sebagai fenomena karena DKI Jakarta di satu pihak menyerap tenaga kerja informal kurang dari 5 persen, tetapi investasi yang masuk paling besar dibandingkan dengan 32 provinsi lain di Indonesia. Hanya menyerap 3,9 persen tenaga kerja, tetapi nilai investasi di DKI Jakarta terbesar, Rp 263,5 triliun.
Bandingkan dengan persentase penduduk yang bekerja dan besaran investasi yang masuk ke setiap provinsi. Tahun 2010 tercatat persentase tertinggi terjadi di Jawa Timur (18,4 persen, dengan investasi Rp 122,1 triliun), Jawa Barat (16,1 persen, investasi Rp 119,3 triliun), dan Jawa Tengah (15,1 persen, investasi Rp 75,9 triliun).
Sinkron dengan situasi di atas, penyerapan tenaga kerja Indonesia tahun 2010 masih didominasi sektor pertanian, disusul perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, jasa-jasa, sektor konstruksi, dan sektor angkutan dan komunikasi.
Varian agenda
Sejumlah kabupaten dan kota di Pulau Jawa secara komprehensif sudah mengembangkan pusat pertumbuhan dengan industrialisasi, membuka pintu lebar-lebar investasi, menyiapkan kawasan industri, mempermudah dan mempersingkat pengurusan izin usaha, menyediakan infrastruktur penunjang industri/bidang usaha, dan lain-lain.
Di sisi lain, sejumlah pemda melaksanakan program pelatihan, kredit usaha, hibah, dan bantuan modal usaha cuma-cuma untuk usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi, di samping infak (derma cuma-cuma) Rp 1.000 setiap rumah tangga. Namun, pendekatan kedua tidak disertai ”rancang bangun” struktur industri di wilayah tersebut.
Tiga kabupaten—Bantul, Purbalingga, dan Lamongan—sebagai contoh, melaksanakan program itu dengan visi komprehensif.
Mukodam, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir Purbalingga bisa menekan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri kurang dari 80 orang per tahun. Angka itu jauh di bawah Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Banjarnegara (semuanya di Jawa Tengah). Tiga kabupaten itu setiap tahun masing-masing memberangkatkan lebih dari 700 TKI.
Di Purbalingga, misalnya, proses perizinan usaha hanya makan waktu 2-3 hari. Pemkab Purbalingga membantu mencarikan lokasi industri serta menyiapkan infrastruktur jalan, energi, dan penerangan di lokasi industri.
Kemudahan dan fasilitas pendukung yang sama terjadi di kawasan industri di Bantul dan Lamongan.
Di Purbalingga saat ini tercatat ada 17 perusahaan penanaman modal asing, 11 perusahaan lokal sektor industri wig dan bulu mata palsu, serta 300 plasma industri rumahan wig dan bulu mata palsu—”turunan” atau hilir dari industri besar dan menengah tadi. ”Industri bulu mata dan wig bisa menyerap 55.000 tenaga kerja. Ke depan, kami akan kembangkan industri pengolahan berbasis agro,” ujar Mukodam.
Witarno (56), pengusaha plasma wig dan bulu mata palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, sejak 2006, mempekerjakan 40 tenaga kerja di kampungnya, dengan upah Rp 650.000 per bulan.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga Ngudiarto mencatat, dalam 10 tahun, angka pengangguran di Purbalingga turun dari 10 persen (tahun 2000) menjadi 3 persen saat ini. Dari jumlah angkatan kerja 435.958 orang, jumlah penganggur terbuka sekitar 16.653 orang (3,5 persen). Persentase ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tingkat pengangguran rerata Jawa Tengah sekitar 6 persen.
Pemkab Bantul, umpamanya, sejak 10 tahun silam menyediakan puluhan hektar lahan di Kecamatan Piyungan sebagai kawasan industri Bantul. ”Hingga kini 490 perusahaan telah berinvestasi dan beroperasi. Beberapa perusahaan skala besar adalah perusahaan garmen, wig, dan sarung tangan, di samping pabrik rokok,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul Didik Warsito.
Namun, di luar itu, 922.566 jiwa atau sekitar 18 persen penduduk Bantul sejak lama menggantungkan hidup pada industri kerajinan (industri rumahan) dengan sentra industri antara lain Kasongan, Krebet, dan Pundong. Produk kerajinan kelas menengah dan kecil dari Bantul ini mendominasi pasar kerajinan DI Yogyakarta hingga 60 persen. Namun, di Bantul masih ada 35.000 penganggur. Karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul membuka paket pelatihan komputer, otomotif, menjahit, batik, hingga furnitur secara gratis.
Bantul juga berusaha mengirimkan TKI ke Malaysia. Selain mengecek perusahaan, manajemen, dan lingkungan perusahaan yang dituju, Pemkab Bantul meminjamkan uang Rp 4 juta kepada calon TKI dan pengembaliannya dicicil. ”Kami minta investor di Lamongan mengutamakan warga Lamongan sebagai pekerjanya,” kata Bupati Lamongan Fadeli.
Dengan jumlah penduduk miskin
15,75 persen (220.500 jiwa) dari 1,4 juta penduduk, sementara angka pengangguran 3,6 persen (22.756 orang) dari 628.623 angkatan kerja, Fadeli juga membuat bursa kerja pada 2007-2011. Setiap kali muncul 33-37 perusahaan yang ikut serta dan menawarkan 3.740-6.800 lowongan pekerjaan.
Secara khusus, wilayah utara dan pantai Lamongan didesain menjadi zona pengembangan industri, wisata, dan maritim. Wilayah tengah sebagai zona pusat pengembangan perdagangan dan jasa. Adapun wilayah selatan menjadi zona pusat pengembangan pertanian dan industri berbasis pertanian. Lamongan juga mencanangkan Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) dengan pengembangan ternak itik dan sapi. Target tahun 2012, populasi naik 2-3 kali lipat.
Kurang efektif
Sebagian pemda ”menangani” persoalan yang sama secara instrumental, tambal sulam, dan sebatas memberikan bantuan.
Di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, misalnya, dilaksanakan program padat karya pasca-letusan Gunung Merapi. Pemkab Banyuwangi juga sebatas mengucurkan dana hibah bagi pedagang sayur Rp 900 juta, dan pengusaha/perajin lain total Rp 2 miliar.
Pemkab Banyuwangi menggunakan uang infak Rp 1.000 setiap rumah tangga per bulan untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan penduduk 1,5 juta jiwa, total dana infak Rp 1,5 miliar sebulan. Persoalannya, Rp 1,5 miliar itu digunakan untuk apa.
Pemkab Pasuruan di Jatim juga membuat sentra usaha dan industri kecil menengah, dan kabarnya sudah ada 17.000-an UKM dengan 212.000 pekerja. Sentra itu, misalnya, sentra bordir di Desa Pogar Bangil, sentra mebel di Kecamatan Winongan, Pohjentrek, Kraton dan Rejoso, dan sentra industri logam di Kecamatan Winongan, Pasrepan, Gondang Wetan, Rejoso, dan Grati. Tahun ini ada anggaran Rp 1,8 miliar untuk UKM,
Di Surabaya, sejak 2009 hingga 2011, sudah 14.000 perempuan dilatih berbagai keterampilan membuat lontong di sentra lontong Jatim, sentra kerajinan batik, sentra jajanan pasar, dan sentra kerajinan lain. Mereka juga diberi modal peralatan dan uang. Saat ini, ada 130 koperasi dengan modal pinjaman Rp 25 juta, dan 500 kelompok usaha masing-masing beranggota 25 orang. Mereka bagian dari 113.000 keluarga miskin (450.000 jiwa) di Surabaya yang ditangani pemerintah.
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/09/12/05111881/Pemberdayaan.Belum.Efektif
