Mendagri Gamawan Fauzi berencana memberi orientasi alias penataran kepada para kepala daerah yang baru menjabat (Jawa Pos, 28/2). Itu merupakan terobosan di tengah banyaknya kampanye negatif otonomi daerah. Bagaimana rele­vansinya bagi kemajuan daerah? Berikut ulasan Wawan Sobari, peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).

LATAR belakang para kepala daerah terpilih yang berbeda meng­akibatkan wawasan kepemerintahan daerah yang beragam. Mere­ka terpilih mayoritas memang bukan berasal dari birokrat. Karena itu, logis bila terjadi kesalahan etika dan prosedur pemerintahan oleh kepala daerah.

Belum lagi penguasaan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan strategis. Tugas kepala daerah memang berat. Karena itu, keluarnya permendagri diharapkan bisa memberi legitimasi penyiapan kapasitas kepala daerah sebelum menjabat.

JPIP telah melakukan kajian dan monito­ring otonomi daerah (otda) lebih dari sembilan tahun. JPIP menemukan banyak inovasi daerah yang muncul seiring perjalanan otda. Terutama inovasi dalam pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal.

Pada 2007, JPIP melakukan kajian komprehensif tentang seluk-beluk lahirnya inovasi daerah. Lahirnya inovasi daerah tidak terlepas dari peran dominan kepala daerah. Sebagai pembuat kebijakan, kepala daerah menentukan 73,2 persen inovasi yang di­verifikasi JPIP. Meski, sebagian besar ide inovasi daerah berasal dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hanya, kebijakan agar inovasi berubah menjadi kebijakan tetap berada di tangan kepala daerah. Dengan kata lain, kemajuan dae­rah berdasar ukuran inovasi bergantung peran kepala daerah.

Latar belakang kepala daerah ternyata tidak menjadi ukuran kemajuan sebuah daerah. Menurut temuan JPIP, latar belakang daerah-daerah yang maju berdasar ukuran inovasi tidak berasal dari satu profesi. Daerah-daerah sukses di Jatim dipimpin mantan pengusaha, birokrat, akademisi, dan fungsionaris parpol.

Artinya, beragam latar belakang kepala daerah tidak menjadi hambatan untuk kemajuan daerah. Yang paling penting diperhatikan adalah mengondisikan agar kepala daerah memiliki ke­pemimpinan yang kuat, aspiratif, serta inovatif. Sebab, kemajuan daerah masih sangat bergantung pada kuatnya peran dan komitmen kepala daerah.

Berdasar data dan argumen tersebut, bukan merupakan hambatan bagi kemandirian daerah bila pemerintah akan melakukan orientasi bagi kepala daerah yang baru menjabat. Yang justru perlu diperdebatkan adalah materi yang akan menjadi bahan orientasi tersebut. Berdasar pengalaman mengamati, meriset, dan mengadvokasi otda selama sembilan tahun terakhir, JPIP menawarkan kurikulum progresif yang akan menginspirasi kepala daerah untuk memajukan daerahnya.

Materi orientasi yang dimaksud itu berupa kurikulum berbasis masalah dan kompetensi otonomi daerah. Yakni, berupa penyelesaian masalah-masalah (problem solving focus) yang selama ini merintangi implementasi otda. Ditambah pula materi-materi manajemen sektor publik modern yang inovatif dan sensitif terhadap kondisi lokal.

Kurikulum Alternatif

Hasil penelusuran dan kajian JPIP menunjukkan, salah satu kampanye negatif otda adalah keberadaannya yang sering dibenturkan dengan ideologi NKRI. Padahal, tidak ada hubungan yang salah antara otda dan NKRI. Hanya, NKRI sering disalahartikan hingga berujung pada kesan sebagai tirani perbedaan pada daerah, alat kontrol, dan cara pandang segelintir elite yang mencari keuntungan.

Karena itu, perlu materi dengan tafsir baru tentang NKRI yang cerdas (smart unitary state) bagi para kepala daerah. Yaitu, ideologi NKRI yang tidak bertolak belakang dengan otda. Selain itu, memberikan pemahaman tentang NKRI yang tidak semata berpikir hierarkis, melainkan dinamis tentang otda. Dalam bagian ini, materi kepemerintahan seperti aturan kepegawaian, tupoksi instansi, dan DPRD juga sangat penting disampaikan.

Materi berikutnya adalah terkait reformasi pemerintahan daerah dengan tujuan membekali cara berpikir transformatif kepala daerah. Untuk itu, materi-materi reformasi sektor publik, instrumen analisis kebijakan, serta penganggaran partisipatif dan berpihak publik perlu disampaikan. Dengan mendapat materi itu, diharapkan lahir kepala-kepala daerah yang berani menerobos (thinking out of box) pakem-pakem pemerintahan konvensional demi kebaikan publik.

Tidak kalah penting adalah materi integritas kepemimpinan kepala daerah dan kepemimpinan inovatif. Isu integritas perlu menjadi arus utama kepemimpinan daerah guna menjawab tantangan banyaknya kepala daerah yang tersangkut perkara pelanggaran kode etik dan korupsi. Diharapkan, mereka jauh lebih serius memperhatikan persoalan integritas pemerintahan daerah. (wawansobari@jpip.or.id/agm)

[ Selasa, 09 Maret 2010 ]

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=121449

Dimuat pada: 6 April 2010