Selasa, 8 Desember 2009 | 21:37 WITA
SAMARINDA, – Kaltim selama ini mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah pusat dalam bidang ekonomi. Sebagai daerah penghasil sumberdaya alam (SDA) yang selama puluhan tahun ini sudah memberikan kontribusi besar kepada negara, ternyata pusat justru tidak memberi perhatian yang lebih terhadap Kaltim.
Hal tersebut dikemukakan pengamat ekonomi Unmul, Aji Sofyan Effendi di sela acara lokakarya penyampaian hasil diskusi Indeks Kinerja Kunci Pemerintah Daerah di Hotel Senyiur Samarinda, Selasa (8/12). Lokakarya ini digelar atas kerja bareng harian Tribun Kaltim, ProBangkit GTZ dan Pemprov Kaltim.
“Bayangkan, sekedar untuk membangun freeway saja kita nyaris tidak bisa. Ingin bangun bandara baru di Samarinda juga tak kunjung terwujud. Lho, katanya kita daerah yang kaya. Minta uang ke pusat bukan main sulitnya. Padahal ratusan triliun rupiah dana yang diambil pusat itu berasal dari pengerukan SDA di Kaltim,” kata Aji setelah menyampaikan rumusan hasil diskusi IKK Pemda Bidang Ekonomi.
Tetapi, tambahnya, saat jalan tol menuju Bandara Soekarno Hatta kebanjiran. Pemerintah begitu mudah membangun jalan tol baru, hanya dalam waktu sembilan bulan. Selain Aji Sofyan, hadir pembicara lain Prof Suyitno Sudirman dari Fahutan Unmul mengenai IKK bidang Lingkungan Hidup, Firdaus Noor dari Astra Group terkait bidang Pemerintahan, dan drh Soeharsono bidang Pelayanan Dasar. Juga Edy Mubyarto, Distric Advisor GTZ Kaltim.
Menurut Aji, pusat mestinya tidak perlu membuat pejabat Kaltim menjadi seperti mengemis yang harus selalu melakukan lobi-lobi intensif setiap akan membangun infrastruktur. Pemerintah pusat seharusnya memberikan lebih kepada daerah penghasil SDA. Sebab dibandingkan dengan jumlah uang yang dilarikan ke pusat dari hasil pengerukan SDA, nilai freeway, jalan Trans, bandara, dan lainnya itu tidaklah seberapa. Terlebih Kaltim harus mengejar ketertinggalannya dari Pulau Jawa maupun daerah lain.
Pada tahun 2006 misalnya, hasil dari pengerukan SDA di Kaltim mencapai sekitar Rp 151,642 triliun. Tapi yang kembali ke Kaltim hanya 1,71 persen. Meski sudah 10 tahun otonomi daerah berjalan, namun desentralisasi yang terjadi baru desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Belum pada desentralisasi fiskal.
Aji menunjukkan hasil kajiannya atas daerah yang berbasis SDA (NAD, Riau, Kaltim dan Papua) dengan non SDA (DKI, Jabar, Jateng, dan Jatim). Tingkat pengangguran pada 2008 mencapai 9,82 persen. Daerah lain yang non SDA hanya 9,17 persen. Kemiskinan di daerah berbasis SDA tahun 2003-2007 masih besar, 23,11 persen. Di daerah berbasis non SDA hanya 14,39 persen.
“Kenyataan itu membuat kita miris dan prihatin. Bagaimana tidak, rata-rata penduduk miskin dari daerah yang kaya ternyata lebih tinggi dari daerah yang tidak dianggap kaya. Kemiskinan pun sangat tinggi,” jelasnya.
Angka-angka itu mengindikasikan kegagalan pertumbuhan ekonomi yang diback up dengan SDA alam ternyata resisten dengan tingkat kemiskinan yang cenderung semakin tinggi. Indikator kesejahteraannya pun lebih rendah. Ini semua terjadi akibat derajat penghisapan daerah yang berbasis SDA sangat tinggi, mencapai 72,81 persen. Jauh di bawah non SDA yang hanya 39,04 persen.
Celakanya, derajat penghisapan tak berhenti hanya di situ. Saat UU No 1/1967 masih berlaku, sejumlah sektor masih dilindungi dari pemodal asing seperti air minum, media massa, pelayaran, telekomunikasi, listrik. Tapi setelah muncul UU No 25/2007 dan Perpres No 77/2007, daftar itu sudah tidak ada lagi dalam daftar yang terlarang. Artinya, hampir semua sektor sudah dapat dimasuki pemodal asing, termasuk budidaya padi segala.(bin)
Kurang Kompak
SALAH satu kelemahan Kaltim selama ini adalah tidak pernah kompak. Ketidakkompakan itu juga terlihat di tingkatan para wakil rakyat asal Kaltim di DPR RI maupun DPD. “Hal ini berbeda dengan wakil rakyat di DPR dari Sulsel. Mereka sangat kompak dan garang. Sehingga, banyak proyek besar di Makassar dan daerah Sulsel lainnya, itu berhasil terwujud karena bantuan dana dari APBN,” ungkap Muhamad Irwan dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes).
Menurut dia, Sulsel tidak memiliki SDA sebesar Kaltim. APBD-nya pun jauh lebih kecil. Tetapi sejak otonomi daerah, perkembangan pembangunan infrastruktur mengalami kemajuan luar biasa dan mengagumkan. Bandara baru di Makassar dibangun megah. Jalan-jalan dari Makassar ke sejumlah kota lain juga mulus dan lebar. Jalan tol apalagi.
“Selama ini nyaris tidak pernah terdengar kegarangan dari para wakil rakyat dari Kaltim untuk memperjuangkan Kaltim. Kalau pun berjuang, lebih untuk kepentingan lain. Harusnya DPR- DPD bersama pemda bahu membahu, bersinergi untuk memperjuangkan alokasi dana yang jauh lebih besar dari APBN untuk pembangunan freeway, bandara, pelabuhan peti kemas, jalan Trans Kaltim, dan perbatasan,” uangkap Irwan.(bin)
