Kondisi Umum

Kabupaten Sukabumi merupakan Kabupaten terluas di Jawa Barat dengan luas 4.128 Km (412.799,54 Ha), mempunyai potensi wilayah lahan kering yang luas, sebagian besar merupakan wilayah perkebunan, tegalan dan hutan. mempunyai iklim tropik dengan tipe iklim B (Oldeman) dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.805 mm dan hari hujan 144 hari. Suhu udara berkisar antara 20 – 30 derjat C dengan kelembaban udara 85 – 89 persen. Curah hujan antara 3.000 – 4.000 mm/tahun terdapat di daerah utara, sedangkan curah hujan ant4ra 2.000 – 3.000 mm/tahun terdapat dibagian tengah sampai selatan Kabupaten Sukabumi.

Penduduk Kabupaten Sukabumi selama empat tahun terakhir terus meningkat. Tahun 2005 sekitar 2.224.993 Jiwa, tahun 2006 sekitar 2.278.836, tahun 2007 sekitar 2.291.003, tahun 2008 sekitar 2.376.620. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2005 sebesar 1,93%, tahun 2006 sebesar 1,67%, tahun 2007 sebesar 0,53%, tahun 2008 sebesar 1,66%. Tingkat kepadatan penduduk 579,39 orang per km persegi.

Penduduk miskin Tahun 2005 berjumlah 746.857 jiwa (218.211 KK) atau 34,06% dari jumlah penduduk, tahun 2006 naik menjadi 813.742 jiwa (226.401 KK) atau 38% dari jumlah penduduk. Sementara tahun 2007 terjadi penurunan penduduk miskin menjadi 619.919 jiwa (181.697 KK) atau 29% dari jumlah penduduk dan tahun 2008 menjadi 606.072 jiwa (177.638 KK) atau 28% dari jumlah penduduk (sumber KUA 2009)

Kabupaten Sukabumi terdiri  atas  47 kecamatan, meliputi 364 desa dan 3 kelurahan. Lembaga setingkat Dinas 17, Badan 8, serta Kantor 5. Dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14.830, Tenaga Kontrak (TKK) 1.372 (sumber:  Sukabumi dalam angka 2008).

Sektor atau lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah pertanian, rata-rata sebesar 38,72 %, diikuti oleh sektor industri pengolahan rata-rata sebesar 17,78 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran rata-rata sebesar 16,15 %.

Pada sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbesar pada sub sektor tanaman bahan makanan, diikuti peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Untuk industri pengolahan di Kabupaten Sukabumi seluruhnya dihasilkan oleh sub sektor industri tanpa gas. Sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, diikuti sub sektor restoran dan hotel. Produktivitas sektor yang masih akan berkembang diantaranya sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air minum, bangunan dan konstruksi, angkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusuhaan serta jasa-jasa.

Visi Pemda Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 – 2010 adalah “Terwujudnya Perubahan Kabupaten Sukabumi menuju Masyarakat yang berakhlaq mulia, Produktif dan Sejahtera” dengan 3 misi utama yaitu : Pertama; Meningkatkan Kualitas SDM yang Berakhlaq Mulia, Kedua; Memantapkan Kinerja Pemerintah Daerah, Ketiga; Menumbuhkembangkan Perekonomian Daerah yang Bertumpu pada sektor Unggulan (Basis) dan Perekonomian Rakyat.

Potret Pendidikan

• Komitmen

Pemda Kabupaten Sukabumi dan DPRD memberikan perhatian yg cukup tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen RPJMD 2006 – 2010 dalam kebijakan kedua yaitu Peningkatan akses pendidikan yg berkualitas bagi seluruh warga Sukabumi.

Anggaran pendidikan setiap tahun mengalami kenaikan, tahun 2007 berjumlah Rp. 435.860.928.846,- tahun 2008 sebesar Rp. 535.147.649.898,-, tahun 2009 sebesar Rp. 608.664.543.000,-. Khusus untuk tahun 2008, dialokasikan dana sebesar Rp. 2 Miliar untuk kegiatan Beasiswa melanjutkan  siswa lulusan SD/MI untuk keluarga miskin. Selain itu juga ada Beasiswa bagi siswa SMP/MTs, rawan DO dari keluarga miskin sebesar Rp. 4,8 Miliar, serta Rp. 240 juta untuk Beasiswa bagi siswa SMA/SMK DO dari keluarga miskin. Alokasi anggaran untuk Beasiswa bagi siswa Putera daerah berprestasi ke Perguruan Tinggi sebesar Rp. 30 juta.

Untuk peningkatan kesejahteraan guru PNS SD dan guru bantu SD/MI, Pemkab Sukabumi mengalokasikan sebesar Rp. 2.135.750.000 pada tahun 2008 dan 460.450.000,- tahun 2009. Untuk biaya operasional sekolah (BOS), Pemkab Sukabumi meluncurkan BOS Kabupaten sebesar 10.972.740.000,-

• Kualitas Pemenuhan

Pendidikan untuk semua lapisan masyarakat (educations for all), sdh menjadi komitmen nasional, termasuk Kabupaten Sukabumi. Dengan menitikberatkan kepada pembangunan manusia yg berakhlaqulkarimah, maka porsi untuk pendidikan yg berbasis keagamaan mendapat porsi yg lumayan, dengan dibuatkan kebijakan bahwa setiap siswa yg akan melanjutkan pendidikan ke SMP harus sudah menempuh Sekolah Agama (Madrasah Diniyah)

Pendidikan Usia Dini (PAUD) sebagai suatu tahapan pendidikan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar (SD/MI) mendapatkan porsi perhatian yg cukup besar, ditandai dengan program dan alokasi dana yg lumayan besar.

Animo masyarakat cukup tinggi, ditandai semakin banyaknya masyarakat yg terlibat dalam kegiatan PAUD ini, yaitu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara pendidikan usia dini baik TamanKanak-Kanak/Raudatul Athfal maupun kelas kelompok bermain. Jumlah minat anak/sisw menunjukkan adanya peningkatan setiaptahunnya.

Dari aspek pemerataan, terdapat beberapa kecamatan yg belum memiliki PAUD, seperti Kecamatan Bojonggenteng, Waluran, Cidolog, dan Kabandungan. Di beberapa kecamatan perkotaan, jumlah PAUD lebih daru satu lembaga dan ini mengindikasikan  dan berkorelasi dengan tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat.

Pada tingkat mutu, lebih diarahkan untuk menyiapkan mental, spiritual, intelektual siswa untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Harapan kedepan bahwa setiap Desa mempunyai satu lembaga pendidikan yg menyelenggarakan PAUD, agar pemertaan pendidikan jenjang PAUD lebih merata.

Keberhasilan pemerataan pendidikan dapat diukur dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka partisipasi Murni (APM). Untuk meningkatkan APK dan APM perlu ditunjang dengan ketersediaan ruang kelas, ketersediaan tenaga pengajar/guru yang memenuhi kualifikasi yg ditentukan di semua jenjang pendidikan.

Pada Tahun 2008 jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Sukabumi sekitar 290.079 orang, sementara jumlah Siswa SD/MI plus Paket A sekitar 265.233 orang dan jumlah siswa usia 7 – 12 tahun sekitar 235.025 orang. Dengan data tersebut, maka APK SD/MI;  sebesar 91,43%, dan APM SD/MI sebesar 81,02%. Sementara target APM sebesar 85%, jadi masih ada selisih 3,98%  yg harus dicapai oleh Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Dilihat dari sarana, jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.468 sekolah, terdiri dari 1.178 SD dan 290 MI.  Kualitas sarana fisik (gedung sekolah) menunjukkan bahwa ruang kelas SD/MI berjumlah 8.569, dengan status kondisi baik 3.159 ruang kelas,  rusak ringan 2.512 ruang kelas, rusak berat 2.898 ruang kelas.

Jumlah rombongan belajar 10.675, sementara ruang hanya 8.569, maka ratio ruang kelas/rombel adalah 0,80. Ini menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yg digunakan lebih dari satu rombel. Dengan perhitungan ideal rasio ruang kelas per kelas/rombel 1,0, maka terdapat kekurangan 2.106 ruang kelas, dengan rincian 1.814 RK untuk SD dan 292 RK untuk MI.

Jumlah guru untuk setingkat SD sebanyak 7.928 orang guru, yg mengajar di SD 7.656 orang dan mengajar di MI 272 orang guru. Ratio kelas per guru sebesar 0,74”, menunjukkan bahwa ada guru yg merangkap kelas dalam memberikan pelajaran. Ratio ideal seharusnya 1,0”, dengan demikian masih ada kekurangan guru sebanyak 2.747 orang guru di SD dan guru di MI.

Dari sisi pemerataan penempatan guru, masih memprihatinkan terutama di daerah-daerah terpencil, yang menunjukkan kekurangan guru secara signifikan.  Masih ada SD/MI yg hanya memiliki 3 orang guru. Dilihat dari sisi kualifikasi, guru SD yg layak mengajar sekitar 77,69%, semi layak 11,56%, tidak layak 10,75%. Untuk Guru MI, yg layak 79,78%, semi layak 9,56% dan tidak layak 10,66%.

Pada tahun 2008 diperoleh data penduduk usia 13 – 15 di Kabupaten Sukabumi sekitar 128.854 jiwa. Jumlah seluruh siswa SMP/MTs plus Paket B adalah 97.019 orang , sedangkan jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun sebanyak  93.089 orang. Dengan demikian pencapaian APK SMP sebesar 75,29% dan APM SMP sebesar 72,24%. Target APK adalah 88,19%, jadi masih ada selisih 12,90%. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan khususnya penuntasan wajib belajar Sembilan tahun masih relative rendah.

Untuk pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Tsanawiyah (MTs), jumlah sekolah ada 304 sekolah yang terdiri dari; SMP sebanyak 144 dan MTs sebanyak 160. Jumlah Ruang Kelas 1.986 yg terdiri dari SMP sebanyak 1.187 Ruang Kelas, dan MTs sebanyak 799 ruang kelas, dengan kondisi baik sebanyak 1.327, kondisi rusak ringan 456, dan 203 rusak berat.

Sementara jumlah rombongan belajar (Rombel) sebanyak 3.545 rombel, terdiri dari 2.753 rombel di SMP dan 792 rombel di MTs. Ratio ruang kelas dan rombel yaitu 2,32 untuk SMP dan 0,99 untuk MTs, artinya terdapat ruang kelas yg digunakan oleh lebih dari satu rombel, berarti ada kekurangan 566 ruang kelas untuk SMP dan kelebihan 7 ruang kelas untuk MTs.

Jumlah tenaga pengajar (Guru) di SMP sebanyak 3.022 orang dan di MTs sebanyak 2.665 orang, jumlah seluruh guru di SMP dan MTs sebanyak 5.687 orang. Berdasarkan perhitungan kebutuhan guru dengan jumlah Rombel, ada kelebihan guru sejumlah 1.053 orang.

Dilihat dari kualifikasi guru untuk SMP 72,07% layak mengajar, 14,06 semi layak, 13,86% tidak layak. Untuk Guru MTs 57,26% layak mengajar, 16,89% semi layak dan 25,85% tidak layak mengajar.

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan untuk mengakses pendidikan lebih banyak disebabkan oleh kesadaran orang tua terutama di kalangan keluarga miskin, terutama untuk melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTS. Hambatan yg paling utama adalah alasan ekonomi, dimana keluarga miskin lebih mementingkan anaknya untuk segera membantu orang tua dalam meringankan beban ekonomi keluarga. Fenomena itu, merata baik di perkotaan maupun perdesaan. Masih ada juga sekolah (SMP) yg masih melakukan pungutan pada saat tahun ajaran baru pendidikan. Ada juga hambatan geografis, dimana jarak ke SMP masih relative sulit dijangkau karena lokasi SMP rata-rata di Ibukota Kecamatan, seperti di Kabandungan – Cikidang.

• Dampak

Salah satu indicator sector pendidikan yang berperan dalam Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Angka Melek Hurup dan Rata-rata lama Sekolah (RLS). Hasil dari kebijakan dalam pendidikan dasar di Kabupaten Sukabumi bisa dilihat dari data-data meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun 2005 adalah 6,45 tahun, 2006 sekitar 6,61 tahun, 2007 sekitar 6,67 tahun, 2008 sekitar 7,25 tahun. Angka Melek Hurup (AMH); 96,23% tahun 2005, 96,77 tahun 2006, 96,96 tahun 2007 dan 97,43% tahun 2008. Hasil Suseda Tahun 2008 Penduduk berumur 10 tahun keatas yang melek hurup menurut jenis kelamin adalah 97,92% laki-laki dan 93,34% perempuan.

Proporsi penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah jumlahnya masih relative banyak 29,02% dan bila dilihat berdasarkan jenis kelamin maka tingkat pendidikan perempuan masih tertinggal dengan laki-laki. Hampir sebagian besar jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi tingkat pendidikannya baru mampu menamatkan sekolah dasar yaitu 45,52%

Potret Kesehatan

• Komitmen

Komitmen Pemda Sukabumi dalam peningkatan derajat kesehatan warga ditrumuskan dalam kebijakan keempat di RPJMD 2006 – 2010 yaitu  peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan Sosial. Kebijakan tersebut diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan di Dinas Kesehatan dan Pelayanan yang disediakan di sarana kesehatan (Rumah Saki dan Puskesmas).

Untuk mengukur komitmen Pemda, bisa dilihat dari besaran alokasi anggaran sector kesehatan yg dituangkan dalam APBD. Dalam tiga tahun terakhir  alokasi anggaran untuk sector kesehatan trend-nya meningkat. Pada tahun 2007 sebesar  Rp. 107.792.860.486,- tahun 2008 Rp 128.056.622.798,- dan tahun 2009 sebesar Rp. 142.887.450.000,-. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Dinas Kesehatan dan tiga RSUD yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Anggaran kesehatan perkapita pada tahun 2008 dengan jumlah penduduk 2.376.620 jiwa, anggaran perkapitanya sebesar Rp. 20.282,- ini masih belum sesuai dengan standar WHO yaitu sebesar Rp. 42.000,- perkapita pertahun. Dinas Kesehatan berupaya untuk mencari peluang untuk mendanai kebutuhan pelayanan kesehatan yg tidak terbiayai oleh APBD Kabupaten dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mempermudah akses masyarakat miskin yg tidak tercakup oleh Jamkesmas,  Pemda Sukabumi tahun 2009 menyediakan dana di setiap RSUD untuk bisa digunakan oleh warga miskin, agar bisa berobat. Adapun besarannya sebagai berikut; RSUD Sekarwangi sebesar Rp. 500 juta, RSUD Palabuhanratu Rp. 350 juta, RSUD Jampangkulon Rp. 150 juta.

Untuk tingkat komunitas, diberikan stimulant bagi Kader Posyandu untuk bantuan operasiona sebesar Rp. 180 juta. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang secara langsung ke setiap kader Posyandu yg besarannya Rp. 25 ribu per orang.

Ada program perbaikan gizi masyarakat yg sasarannya adalah anak sekolah dan Balita dengan tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan gizi buruk. Kegiatannya berupa penangulangan gizi masyarakat sebesar Rp. 900 juta, gerakan minum susu bersama di sekolah dan posyandu sebesar Rp. 225 juta, pemberian makanan tambahan pemulihan untuk Balita gizi buruk bagi warga miskin sebesar Rp. 127.140.000,-

• Kemampuan Pemenuhan

Kondisi kesehatan dilihat dari indicator utama yaitu Umur Harapan Hidup waktu lahir, yg dipengaruhi oleh angka kematian bayi dan angka kematian ibu, indicator itu mempengaruhi terhadap Angka Harapan Hidup (AHH). AHH dalam kurun waktu empat tahun adalah 2005 sekitar 65,70 tahun, 2006 sekitar 65,87, 2007 sekitar 65,94 tahun dan 2008 sekitar 66,56 tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) meningkat manakala menurunnya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI). AKB selama kurun waktu lima tahun  (2003 – 2007) menunjukkan penurunan yaitu ; 46.05, 45.87, 44.50, 44.47, 44.33.

Kasus kematian bayi tahun 2007 sebanyak 109 kasus, bayi lahir mati 7 kasus. Tahun 2008 kematian bayi 226 kasus dan lahir mati 152 kasus. Terjadi peningkatan yg tajam dan ini menunjukkan bahwa kurangnya perawatan bayi, kurangnya asupan gizi janin selama di kandungan ibu atau ibu mengalami anemia.

Status balita dengan gizi buruk menunjukkan peningkatan yaitu 1,51% tahun 2005; 1,6% tahun 2006; 1,76% tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar 1,68% dari 191.896 anak yg ditimbang. Prevalensi gizi buruk menurut wilayah kerja Puskesma cukup bervariasi, kisarannya dibawah 1% sampai diatas 1%. Tidak ada kecamatan yg diatas 5%, sehingga tidak ada kecamatan yg disebut dengan rawan gizi.

Tuntutan terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat semakin meningkat seiring dengan  meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan (akses) ke sarana kesehatan menjadi hal yg penting.

Jumlah puskesmas sebanyak 57 buah, terdiri 5 pukesmas dengan perawatan dan 52 buah  Puskesmas tanpa perawatan, ditambah Puskesmas pembantu ada 111 buah. Rasio puskesma terhadap jumlah penduduk pada tahun 2008 adalah 1 : 42.206, artinya 1 Puskesmas melayani 42.206 penduduk.

Kondisi bangunan puskesmas 40,4% baik, 26,3% rusak ringan, 26,3% rusak sedang dan 5,2% rusak berat. Kondisi puskesmas pembantu 68,1% baik, 16,8% rusak ringan, 8,8% rusak sedang dan 7,1% rusak berat.

Jumlah Rumah Sakit ada 5 buah, 3 milik Pemda dan 2 milik Swasta. Sarana tempat tidur di RS milik Pemda ada 371 Tempat Tidur (TT). Ratio TT dibandingkan dengan jumlah penduduk 1 : 6.484.

Sarana kesehatan milik swasta  terdiri Rumah Bersalin ada 12 buah, Balai Pengobatan 51 buah, Toko Obat 22 buah, Apotik 33 buah. Praktek dokter swasta 261, laboratorium klinik 7 buah, praktek bidan swasta 213 buah.

Sarana kesehatan yg dibangun oleh warga (komunitas) seperti Posyandu ad 3.061 buah dengan kategori pratama 1.049 buah, purnama 894 dan mandiri 236 buah (sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2008)

Jumlah tenaga kesehatan yg bertugas di Puskesmas adalah; tenaga medis 77 org, tenaga keperawatan 667 orang, tenaga kefarmasian 9 orang, tenaga kesehatan masyarakat 96 orang, tenaga gizi 13 orang, jumlah tenaga kesehatan di puskesmas sebanyak 862 orang. Rasio dokter umum terhadap penduduk 1 : 40.609, dokter gigi 1 : 108.292, tenaga keperawatan 1 : 7.951, tenaga kebidanan 1 : 5.968.

Sebaran dokter umum yg bekerja di puskesmas adalah 1,01, artinya setiap puskesmas mempunyai dokter umum, akan tetapi penyebarannya belum merata. Ratio dokter gigi dengan puskesmas sebesar 0,21, artinya belum semua puskesmas mempunyai dokter gigi. Setiap puskesmas rata-rata mempunyai 5,01 orang perawat, 6,68 orang bidan. Ratio penyebaran bidan di desa adalah 0,48, idealnya setiap desa mempunyai 1 bidan di desa. Ada 367 desa, yg ada bidannya baru 314 desa, sedangkan di Puskesmas ada 56 bidan.

Tenaga kesehatan di Rumah Sakit umum daerah sebanyak 997 orang yg terdiri dari 130 orang tenaga medis, 437 orang tenaga keperawatan, 26 orang tenaga kefarmasian, 27 orang tenaga kesehatan masyarakat, 11 orang tenaga gizi, 22 orang tenaga keterapian fisik, 37 orang tenaga keteknisan medis. Semenatar tenaga non medisnya  307 orang serta paramedic pembantu ada 307 orang.

Kualitas pelayanan kepada Ibu dan anak baru lahir dan balita berpengaruh langsung kepada tingkat kematian Ibu dan Bayi baru lahir. Cakupan ibu hamil yg memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali (k4) selama kehamilannya pada tahun 2008 sebanyak 50.154 (78,67%), standarnya sekitar 85%, jadi bidan harus meningkatkan pelayanan pada Ibu hamil dengan melakukan kunjungan ke rumah atau meningkatkan penyuluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat agar mau untuk memeriksakan kehamilannya kepad tenaga kesehatan.

Cakupan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes) pada tahun 2008 sebesar 65,59%, tahun 2007 sebesasr 58,46%, tahun 2006 sebesar 61,41%, terdapat kenaikan setiap tahun, namun masih dari kondisi ideal, karena ada kesenjangan sebesar 13,08% bila dilihat dari K4-nya. Target cakupan Linakes yg ditentukan adalah 75%, jadi masih cukup rendah. Belum tercapainya Linakes disebabkan belum semua desa mempunyai tenaga bidan, bidan tidak selamanya berada ditempat, mahalnya biaya persalinan oleh tenaga kesehatan.

Cakupan kunjungan pasca melahirkan (neonatal) pada tahun 2008 adalah 80,04%, sementara jumlah sasaran neonatal sebanyak 47.178 jiwa. Cakupan Desa yg sudah mendapatkan imunisasi bagi bayi (UCI) baru mencapai 170 Desa, dari jumlah desa di Kabupaten Sukabumi 367 Desa. standar cakupan UCI adalah 90%, dimanalebih dari 90% bayi di desa tersebut sudah mendapat imunisasi.

Pelayanan Keluarga Berencana masih relative stagnan, ditandai dengan  rendahnya penggunaan alat kontrasepsi pada kelompok usia produktif di kalangan perempuan. Pada tahun 2007 yg menggunakan alat kontarsepsi mencapai 82,97% dan yg masih menggunakan menjadi 60,25%, terjadi drop out yg cukup besar. Namun bila dilihat dari pengguna KB baru dan KB aktif mengalami peningkatan jumlah peserta, ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar bahwa keluarga berencana adalah suatu kebutuhan.

Jumlah kunjungan rawat jalan ke  tiga Rumah Sakit yg ada di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2008 adalah 83.545 kunjungan. Penderita penyakit yg paling banyak adalah Inspeksi Saluran pernapasan (ISPA) 2410, Tb. Paru 1429, dll

Masih ada warga yg sulit mengakses sarana kesehatan, dikarenakan factor geografis dan ekonomi serta kultur.  Seperti di Kampung Gentong Desa Sukasari – Cisaat, yang menolak imunisasi karena anti terhadap teknologi dengan alas an keagamaan. Di masyarakat pajampangan masih kuatnya kepercayaan terhadap paraji pada waktu melahirkan, paraji masih cukup membantu dan memberikan rasa aman pada saat proses melahirkan karena dibantu dengan do’a-do’a. Pengaruh kebiasaan yg turun temurun dalam keluarga pada saat prosesi kelahiran dengan ditolong oleh Paraji, juga sangat berperan kuat dalam sebagian masyarakat di pajampangan.

Belum semua desa ada Bidan yg tinggal di Desa, masih ada sekitar 4 desa yg belum mempunyai bidan, seperti di Desa Bambayang Kecamatan Tegalbuled, paraji dan dukun menjadi pilihan bagi masyarakat pada saat melahirkan dan mengobati penyakit.

Dalam hal pelayanan di RSUD, masih dirasakan ada perbedaan perlakuan antara pasien dari warga miskin dengan menggunakan askeskin dengan pasien yg umum. Mengakibatkan paien gakin merasa kurang nyaman dan sekaligus agak sungkan ke RSUD. masih ada gizi buruk yg belum ditangani secara optimal oleh pemerintah daerah, seperti di Desa Sukamantri ada sekitar 4 orang yg mengalami gizi buruk, tapi belum mendapatkan pelayanan yg memadai dan sering tidak tuntas.

Untuk warga miskin, mendapatkan jaminan melalui jamkesmas, dan bagi warga miskin yg tdk tercakup jamkesmas, pemda Sukabumi meluncukan kebijakan jamkesda.

Dampak

Dengan alokasi anggaran yg meningkat setiap tahun, dan didukung dengan penambahan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yg semakin merata dan kualitas meningkat,berhasil meningkatkan deraja kesehatan dengan indicator makro seperti berikut ini :

Potret Kehidupan dan Penghidupan (Livelihood)

• Komitmen

Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 – 2010 adalah Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah yg bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di setiap kecamatan serta kesenjangan antar wilayah. Sasarannya adalah berkurangnya penduduk miskin dari 29,50% tahun 2004 menjadi 23,50% pada tahun 2010, percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan terwujudnya sistem penanggulangan kemiskinan di daerah.

Kebijakan yg sudah dibuat adalah pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan Surat Keputsan Bupati Nomor 147/Kep.312-BPMPD/2009, dengan tugas utama untuk merumuskan kebijakanserta menyelenggarakan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.

Paling tidak ada beberapa SKPD yg berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. SKPD-SKPD yg menangani urusan  seperti Tenaga Kerja, Pertanian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perindustrian, merupakan berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat yg akan berdampak terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Alokasi anggaran di APBD untuk urusan yg berkaitan dengan penurunan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat seperti berikut dibawah ini :

Dilihat dari alokasi anggaran, sector pertanian mendapatkan porsi yg paling besar dan ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yg berkegiatan di sector pertanian cukup besar. sementara yg paling kecil di sector perindustrian, karena Pemda hanya bersifat fasilitasi dalam bentuk regulasi perijinan. Sementara untuk industry olahan yg bersifat rumahan banyak ditangani oleh Koperasi dan UKM dengan alokasi anggarannya relative besar (ketiga).

• Kemampuan Pemenuhan

Untuk melihat cakupan akses terhadap pemenuhan hak penghidupan yg layak, bisa melihat ke beberapa sector jenis pekerjaan yg ditekuni oleh warga. Ada semiblan jenis sector usaha yg dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Primer ; Pertanian, pertambangan dan galian, Sekunder ; industry pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, Tersier ; perdagangan, hotel dan restoran, pengangangkutan&komunikasi, keuangan, persewaan&jasa perhubungan, jasa-jasa.

Dengan mengelompokan sembilan sektor ekonomi menjadi 3 sektor yaitu : sektor primer, sekunder, dan tersier, tampak bahwa kelompok sektor primer masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Sukabumi. Total nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku yang tercipta dari kelompok primer di tahun 2007 mencapai 5.660,14 milyar atau 39,58 persen dari total PDRB Kabupaten Sukabumi.

Adapun kelompok sektor tersier dan sekunder masing-masing menghasilkan nilai tambah sebesar Rp. 3.110,25 milyar dan Rp. 5.695,69 milyar atau masing-masing 21,07 persen dan 39,83 persen dari total PDRB. Kendati demikian peningkatan-peningkatan tersebut belumlah menunjukkan kinerja aktual dari kelompok sektor bersangkutan, karena pada nilai tambah atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi.

Berdasarkan kesembilan sektor diatas terdapat sektor yang memiliki cukup pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi diantaranya sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 34,58 % terhadap PDRB. Kemudian diikuti selanjutnya oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi sebesar 18,60 % dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 17,35 %.

Sektor berpengaruh tersebut menggambarkan basis potensi yang dimiliki Kabupaten Sukabumi. Sektor pertanian merupakan core bussines yang memiliki dampak ikutan pada sektor lainnya seperti perdagangan dan industri pengolahan. Pada sektor pertanian terdapat sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan.

Dalam rangka menciptakan nilai tambah guna mendorong perekonomian Kabupaten Sukabumi maka sektor pertanian dapat dijadikan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk dapat dikembangkan. Namun sektor pertanian yang perlu menjadi perhatian untuk dikembangkan pada komoditas-komoditas yang memiliki prospek dan memberikan nilai ekonomis yang cukup tinggi

Kebijakan yg dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sukabumi tahun 2009 dalam mendorong sector pertanian adalah penguatan kelembagaan kelompok tani, diseminasi informasi teknologi pertanian, pengembangan usaha  agribisnis pedesaan, pembinaan kewirausahaan yg masuk dalam program pengembangan agribsinis dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.500.000,-. Untuk peningkatan kualitas ternak dan produksi hasil peternakan dialokasikan dana Rp. 474.280.000,- dan yg cukuo besar ialah dana alokasi khusus non reboisasi (DAK Non DR) untuk pertanian sebesar Rp. 6.879.875.000,- diperuntukkan bagi pengembangan sarana prasarana produksi tanaman pangan dan holtikultura.

Disektor industry tidak ada kebijakan khusus, yg ada adalah bagaimana melakukan pengendalian terhadap usaha eksplorasi dibidang galian pertambangan, air bersih.

Sementara untuk jasa perhotelan, perdagangan dan jasa lainnya, pmeda hanya melakukan proses pengawasan dan penegakkan aturan dalam hal retribusi dan perpajakan.

• Dampak

Untuk menggambarkan secara makro tingkat kesejahteraan Kabupaten Sukabumi, bisa merujuk dokumen Sukabumi dalam anggka tahun 2008. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2002 sebesar Rp. 3.558.950,- dan meningkat pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 6.113.995,- kenaikan secara rata-rata mencapai diatas 11,35% per tahunnya.

Kenaikan PDRB diatas belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat secara umum. Karena PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masih belum dihitung dengan tingkat inflasi yg sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku juga mencerminkan kenaikan daya beli dan tingkat pendapatan masyarakat secara agregat, yakni daya beli dan pendapatan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan pendapatan. Dengan memperhatikan struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi, diperkirakan bahwa kenaikan daya beli dan pendapatan golongan masyarakat menengah dan atas meningkat lebih tajam dibandingkan dengan peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat golongan bawah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2007 sebesar Rp 14.300.000.000.000, meningkat dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar Rp 12.914.077.000.000, (10,73 %). Pada tahun 2008, PDRB diperkirakan dapat meningkat melebihi angka tahun 2007. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan pada beberapa sektor/lapangan usaha, diantaranya Bangunan dan Konstruksi, Listrik Gas dan air Minum serta Industri Pengolahan.

Sumber data :

1. RPJMD Kabupaten Sukabumi 2006 – 2010
2. RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2009
3. Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Sukabumi Tahun 2009
4. Penjabaran APBD Kabupaten sukabumi 2009 (dokumen tidak utuh)
5. Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2008
6. Profil Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun 2006
7. Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2008
8. Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun 2009
9. Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2008

Wawancara :

1. Adi Purnomo – Sekretaris Bappeda
2. Fajar – subid Pemerintahan Bappeda
3. Yudi Arkadi – Kasubid Perencanaan Dinas Pendidikan
4. Didi Supardi – Sekretaris Dinas Kesehatan
5. Hidayat –Ket. LPM Desa Sukamantri – Cisaat
6. Cucu – Ibu Rumah Tangga
7. Sukmawijaya – Bupati Sukabumi
8. Totong Suparman – Anggota DPRD

Dimuat pada: 9 January 2010