Sebuah Laporan Baseline

Pengantar

Salah satu daerah riset baseline data adalah Kabupaten Jembrana. Dari daerah ini diharapkan ditemukan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat. Di Kabupaten Jembrana, karena sektor pendidikan dan kesehatan dianggap sudah relatif baik, ada banyak inovasi yang diakui berhasil, maka fokus hak dasar yang dimaksud dalam riset ini adalah pemenuhan hak ekonomi.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode memperoleh data yang dipakai meliputi 2 hal, yakni: 1) studi dokumen kebijakan penganggaran daerah, dan 2) wawancara ke berbagai pihak untuk mendalami temuan dokumen. Dari dokumen, diharapkan akan diperoleh konfirmasi 2 hal. Pertama, komitmen pemenuhan hak ekonomi. Dan kedua, bagaimana kebijakan dikelola untuk memenuhi komitmen pemenuhan hak ekonomi oleh pemerintah daerah. Sedangkan melalui wawancara, diharapkan akan diperoleh konfirmasi mengenai implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.

Beberapa dokumen yang dijadikan sebagai sumber data dan analisis adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kab. Jembrana No. 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010
2. Peraturan Bupati Jembrana No. 32 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008
3. Peraturan Bupati Jembrana No. 12 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Jembrana Tahun 2009
4. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penjabaran APBD Kab. Jembrana Tahun 2009
5. Profil Kabupaten Jembrana Tahun 2008
6. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2008
7. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2009
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2008
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2009

Sedangkan wawancara yang dipakai sebagai sumber data dan analisis berasal dari 2 orang Guru dan Nelayan, dan 2 orang dari anggota DPRD Kabupaten Jembrana masa bakti 204-2009.

Riset ini diharapkan menjadi masukan yang berharga kepada pemerintah daerah Kabupaten Jembrana. Setelah inovasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan diakui memiliki dampak secara langsung kepada masyarakat, demikian pula dengan pelayanan administrasi, maka bagaimana menyempurnakan pelayanan di bidang ekonomi bisa dibangun lebih baik. Bagi kalangan masyarakat sipil, hasil akhir riset bisa memetakan secara sederhana bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak ekonomi di Kabupaten Jembrana. Diharapkan peta tersebut akan menginspirasi langkah-langkah strategis advokasi ke depan.

Potret Ekonomi Kabupaten Jembrana

Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada tahun 2008 adalah 269.647 jiwa, laki-laki sebanyak 134.220 orang dan perempuan sebanyak 135.427 orang. Dari jumlah tersebut, mata pencaharian terbesar adalah petani 32,23%, disusul pedagang 22,84%, industri pengolahan 18,13%, jasa 11,92%, bangunan 8,22%, transportasi/komunikasi 4,09%, lembaga keuangan 1,38%, pertambangan 0,58%, dan lainnya 0,17%. Besarnya jumlah penduduk dengan profesi pertanian juga tercermin dalam besaran distribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Pada tahun 2006 misalnya, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dengan nilai 27,45%, diikuti perdagangan hotel dan restoran 24,28%, dan jasa-jasa 13,15%.

Struktur ekonomi Jembrana masih didominasi oleh sektor pertanian (primer). Hal itu disebabkan oleh perkembangan industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier) termasuk pariwisata, pertumbuhannya masih sangat lamban. Jumlah penduduk kabupaten Jembrana pada tahun 2007 adalah 262,133 jiwa. Sampai sekarang, mata pencaharian terbesar adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan. Namun demikian, terhitung sejak tahun 2003-2007, persentase penduduk dengan pekerjaan tersebut makin berkurang, dari 42,74% pada tahun 2003 turun drastis menjadi hanya 32,11% pada tahun 2007.

Persentase Pekerjaan Penduduk

Selain itu, hasil pertanian dalam arti luas setiap tahun juga mengalami penurunan. Selain makin sedikit yang berprofesi sebagai petani, faktor penyebab lain adalah sumber daya alam, seperti lahan pertanian yang semakin hari semakin berkurang. Keadaan ini bisa dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, Peternakan. Peternakan merupakan subsektor pertanian yang banyak dilaksanakan penduduk Jembrana. Babi merupakan ternak yang paling banyak dipelihara, untuk dikonsumsi dan konsumsi upacara. Populasi kedua adalah sapi, selain untuk dikonsumsi juga untuk dikirim ke Jawa. Dari tahun 2003-2007 populasi sapi terus meningkat. Demikian dengan babi, juga terus naik kecuali tahun 2006. Untuk ternak sapi masih mungkin ditingkatkan ditinjau dari daya dukung kabupaten yang memiliki sawah seluas 6.510 hektar dan bukan sawah 6.067 hektar. Untuk kambing, kerbau, kuda, domba, jumlah berfluktuasi tiap tahun. Untuk unggas, ayam buras adalah yang paling banyak dipelihara, namun sejak 2003-2007 populasinya terus menurun.

Kedua, Perikanan. Perikanan merupakan subsektor pertanian yang dibudidayakan, karena sumber daya alam terutama pesisir Jembrana memiliki peluang besar membudidayakan ikan. Budidaya ikan dibagi 2 jenis: budi daya ikan laut dan ikan tawar. Dari tahun 2003-2007 produksi perikanan laut sangat fluktuatif. Tahun 2003 ke 2004 mengalami penurunan sampai 64,04%, pada tahun 2005 naik sebesar 1,79%, dan naik lagi pada tahun 2006 sebesar 2,38%. Penurunan yang drastis dan sedikitnya kenaikan disebabkan perahu/jukung bermotor maupun yang tidak bermotor terus mengalami penurunan jumlah. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan oleh tsunami di Aceh dan bencana angin ribut hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak perahu dan kapal nelayan yang mengalami kerusakan. Untuk produksi ikan tawar (darat), yang paling banyak diproduksi adalah udang dan bandeng. Kedua ikan dan jenis ikan lainnya sebagian besar diproduksi di tambak dibanding di perairan umum. Dalam waktu 5 tahun terakhir (2003-2005) produksinya fluktuatif.

Ketiga, Perkebunan. Dalam subsektor perkebunan dikembangkan tanaman ekspor seperti kelapa, kopi, cokelat, cengkeh, vanili, dan kapuk. Kelapa yang dikembangkan selain kelapa dalam adalah kelapa jenis hibrida (kelapa genjah), namun jenis ini tiap tahun terus menurun disebabkan luas area yang terus menurun. Kopi robusta yang ditanam setiap tahun juga mengalami penurunan yang disebbkan minat tani menurun dan alih fungsi lahan untuk perumahan dan perkebunan tanaman lain. Cengkeh pada tahun 1980-an memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga Jembrana menjadi salah satu pelopor pembudidayaan. Namun, akibat ketidakpastian harga dan gap fluktuasinya cenderung tinggi, maka minat petani menurun drastis. Penurunan paling terasa pada tahun 2006, produksi cengkeh turun drastis 60%, dari 1,113 juta ton pada tahun 2005 menjadi 461,66 ton pada tahun 2006.

Turunnya beberapa produksi perkebunan, karena minat yang terus menurun disebabkan kerugian, maka banyak petani yang beralih ke kakao. Tanaman ini dipilih karena dalam 1 tahun hanya 3 bulan tidak berproduksi. Dalam kurun 5 tahun (2003-2007) luas areal untuk kakao terus meningkat, kendatipun pada tahun 2006 megalami penurunan produksi yang disebabkan hama dan penyakit. Luas areal dari tahun 2003-2007 terus bertambah dari 297.883 hektar tahun 2003 menjadi 446.180 hektar pada tahun 2007.

Keempat, Pertanian. Tanaman yang dikembangkan dalam subsektor pertanian adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Selama 5 tahun (2003-2007) produksi padi terus berfluktuasi disebabkan faktor musim dan luas areal yang terus berubah. Produksi jagung terus mengalami penurunan, padahal harganya stabil dan sangat dibutuhkan untuk makanan ternak. Penurunan ini terutama disebabkan alih fungsi tanaman, terutama di wilayah perkotaan atau kecamatan. Kacang tanah selama 5 tahun terakhir hanya meningkat pada tahun 2004 dibanding tahun 2003. Namun, sejak tahun 2005 sampai 2007 terus mengalami penurunan. Kacang kedelai juga relatif berfluktuasi. Hanya pada tahun 2004 mengalami kenaikan produksi, sedangkan tahun 2005-2007 mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada produksi kacang hijau.

Untuk tanaman holtikultura, yang tumbuh di Jembrana adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Beberapa buah-buahan yang dibudidayakan meliputi alpukat,  mangga, rambutan, langsat, jeruk, jeruk keprok, jeruk besar, durian, jambu biji, jambu air, sawo, pepaya, pisang, nanas, dan salak. Di antara buah-buahan tersebut, selama 2003-2007, hanya pisang, pepaya, dan jambu biji yang terus mengalami peningkatan. Lainnya fluktuatif. Bahkan mangga mengalami penurunan terus menerus dan turun sangat dratis dari 101.710 pada tahun 2003 menjadi hanya 2.900 pada tahun 2007. Pisang telah menjadi produk unggulan Kabupaten Jembrana, dipasarkan sampai keluar kabupaten, bukan hanya buahnya, tetapi juga daunnya.

Fluktuasi dan penurunan produksi pertanian dalam arti luas di Kabupaten Jembrana disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah terjadinya penyusutan lahan pertanian yang disebabkan oleh alih fungsi untuk pemukiman, kepentingan sosial, infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan yang lain. Sedangkan faktor eksternal adalah ketidakpastian harga. Hal ini menyebabkan penurunn produksi, karena petani kurang termotivasi dalam berproduksi.

Karena sektor pertanian yang fluktuatif dan cenderung menurun, sementara mata pencaharian terbesar adalah pertanian, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,58%, tahun 2004 naik menjadi 4,86%, tahun 2005 naik lagi menjadi sebesar 5%, tetapi tahun 2006 turun menjadi 4,52%, dan tahun 2007 menjadi 4,96%. Pada tahun 2007 ini, pendapatan perkapitan mencapai 11.432.000.

Potret Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi dalam masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan lembaga ekonomi yang dinamis dan sehat akan berpengaruh bagi pergerakan ekonomi masyarakat ke arah yang dinamis dan progresif. Karena itu, pemerintah harus bisa menjadi mediator, regulator, dan fasilitator dalam relasi kuasa pemerintah dengan masyarakatnya.

Perkembangan industri di Jembrana dikelompokkan menjadi 3: 1) industri sedang, 2) industri kecil, dan 3) industri rumah tangga. Sampai tahun 2006, UKM yang terkait dengan ketiga jenis industri tersebut adalah berjumlah 39 unit industri sedang, 528 industri kecil, dan 4.448 unit industri rumah tangga. Jenis industri yang dikembangkan adalah; 1) makanan/minuman, 2) tekstil, 3) barang dari logam, 4) barang galian non logam, 5) besi dan baja, dan 6) kayu dan kertas.

Selama 5 tahun (2003-2007), pertumbuhan UKM dalam industri sedang tidak banyak berubah, bahkan mengalami penurunan pada tahun 2007, dari 39 pada tahun 2006 menjadi hanya 27 pada tahun 2007. Yang terus mengalami penambahan adalah industri kecil dan rumah tangga, dari 4.672 pada tahun 2003 terus meningkat sampai menjadi 5.578 pada tahun 2007. Usaha yang banyak ditekuni oleh industri kecil dan rumah tangga adalah bidang perdagangan, industri pangan, aneka, tenun, logam, kayu, dan bahan bangunan. Bidang-bidang tersebut selama 5 tahun terus mengalami fluktuasi, kecuali tenun yang relatif stabil bahkan mengalami kenaikan drastis pada tahun 2007 sebesar 2.028 dari tahun sebelumnya 1.505 buah.

Banyak faktor penyebab lambatnya pertumbuhan industri menengah, internal maupun eksternal. Secara internal disebabkan oleh keterbatasan modal dan keahlian teknis dan manajerial. Sedangkan faktor eksternal menyangkut masalah pemasaran dan persaingan.

Bagaimana Koperasi? Dalam waktu 5 tahun (2003-2007), jumlah koperasi perkotaan (Non KUD) mengalami kenaikan dari 111 pada tahun 2003 menjadi 154 pada tahun 2007. demikian pula jumlah anggota mengalami kenaikan, dari 16.481 menjadi 46.151. Namun, kalau dihitung rata-rata anggota masing-masing koperasi ternyata tidak selalu mengalami peningkatan. Anggota masing-masing koperasi fluktuatif, rata-rata anggota per unit koperasi adalah 149 orang pada tahun 2003, naik 172 tahun 2004, turun menjadi 163 tahun 2005, naik tajam menjadi 303 tahun 2006, dan turun menjadi 300 pada tahun 2007. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya koperasi yang tidak aktif. Karena itu kesadaran masyarakat menjadi anggota koperasi perlu didorong.

Sedangkan koperasi di tingkat desa (KUD) juga tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Tingkat keberhasilan KUD juga terus fluktuatif. Jika menggunakan ukuran sisa hasil usaha (SHU) sebagai ukuran keberhasilan, selama 2003-2005 mengalami penurunan dari 585.244 tahun 2003 turun menjadi 535.365 pada tahun 2004 dan turun lagi menjadi 426.070 pada tahun 2005, dan mengalami kenaikan pada tahun 2006 menjadi 493.392 pada tahun 2006 dan naik lagi menjadi 541.744 pada tahun 2007. Penurunan perolehan SHU menunjukkan bahwa kinerja KUD kurang baik. Jika SHU terus menurun, maka aliran kas akan terganggu, dan terganggu pula likuiditas. Dan jika likuiditas terganggu, maka kepercayaan anggota akan berkurang.

Kebijakan Pengembangan Ekonomi

Pada sub bagian ini, kita akan membicarakan kebijakan dalam 2 hal. Pertama, kebijakan yang sengaja dirumuskan dalam dokumen penganggaran yang secara tertulis menyebutkan tentang pengembangan ekonomi. Dan yang kedua, menilik komitmen dalam alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Dalam RPJMD Tahun 2006-2010, disebutkan bahwa Kabupaten Jembrana memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Jembrana yang Sejahtera, Berkeadilan, Beriman, dan Berbudaya”. Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan 4 Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup (quality of live) melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat (Perekonomian).
2. Peningkatan pelayanan umum (publik service) meliputi peningkatan infra struktur, sarana fisik seperti jalan, listrik, jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi serta peningkatan sosial budaya.
3. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat.
4. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien

Dan berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan diatas, disusun 4 (empat) Agenda Utama Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010, yaitu:

1. Mewujudkan Jembrana yang Sejahtera.
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel.
3. Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan yang di dasari oleh Budaya.
4. Mewujudkan Jembrana yang Aman, Damai, Adil dan Demokratis.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja;
2. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
5. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan;
6. Pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri;
8. Penanganan bencana untuk mengurangi resiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular.

Prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan ekonomi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran
3. Peningkatan keadilan layanan publik yang akuntabel baik fisik maupun non fisik
4. Peningkatan semangat gotong royong dengan menjamin perbedaan adat istiadat maupun agama
5. Peningkatan penegakan hukum, ketertiban dan ketentraman.

Untuk melihat konsistensi penetapan prioritas pembangunan setiap tahun dengan agenda pembangunan dalam RPJMD dapat di lihat dalam tabel berikut:

Dalam dokumen RKPD Tahun 2009 Kabupaten Jembrana pembangunan ekonomi menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut :

• Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas
• Meningkatkan investasi dan daya saing
• Memperluas penciptaan lapangan kerja

Untuk menghadapi tantangan tersebut maka ditetapkan beberapa prioritas program pembangunan ekonomi Peningkatan ekonomi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Sumber : RKPD Kab. Jembrana Tahun 2009

Untuk menguatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan dana bergulir sebagai modal usaha. Bantuan ini diberikan kepada UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat. Beberapa kemudahan dalam pemberian dana bergulir adalah sebagai berikut:

• Bantuan dana bergulir tanpa beban tetap seperti bunga.
• Pola bagi hasil yang menguntungkan UKM, koperasi, dan kelompok masyarakat. Komposisi profit sharing adalah 30% untuk pemerintah dan 70% untuk UKM/Koperasi/Kelompok Masyarakat.
• Alur pengembalian angsuran sederhana dan meringankan. Waktu pelunasan fleksibel, bisa triwulan, semester, dan tahunan.
• Unsur resiko kecil. Hampir tidak ada resiko jika dana dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai rencana. Kegagalan tidak perlu mengembalikan, jika setelah kajian pemerintah menyatakan memang kegagalan d luar sektor manusia. Namun, jika usaha tidak dilaksanakan sesuai rencana, maka kelompok masyarakat/ UKM/ Koperasi tersebut akan menanggung tanggung renteng, moral, dan hukum. Moral dan tanggung renteng akan terjadi jika salah satuanggota pokmas tidak dapat memenuhi kewajiban, maka pokmas dalam 1 wilayah tersebut tidak akan bisa menerima bantuan selama tunggakan terdahulu belum lunas. (Profil Jembrana, 2008).

Tabel dan dokumen-dokumen di atas menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar khususnya pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas pembangunan selama 2 tahun (2008 dan 2009).  Terkait dengan fokus baseline data ini, maka kiranya dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen tertulis untuk menguatkan ekonomi masyarakat.

Laporan ini selanjutnya meminta konfirmasi implementasi kebijkan kepada masyarakat dan anggota DPRD Periode 2004-2009. Selain itu, juga akan mengkonfirmasi kepada kebijakan alokasi anggaran, khususnya APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009.

Dalam wawancara, dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat yang miskin, kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan cukup memberi keringanan dalam mengatasi beban hidup. Penerangan dan jalan kondisinya juga lebih baik, masyarakat merasa terbantu. Akan tetapi, mereka tidak otomatis merasakan kesejahteraan yang cukup meningkat.

Bagi nelayan kecil seperti Taufikurrahman, hasil tangkapan ikan masih terus berkurang. Sementara itu, biaya transport masih dirasa mahal, anak-anak tetap membeli makanan ringan yang berharga tidak murah, dan persaingan yang makin ketat. Bahkan beban hidup masa kini dirasakan lebih berat dari masa lalu, karena semua harus dibeli, hasil kebun makin menurun, kebutuhan operasional terus naik, hasil tangkapan lebih sedikit, sementara harga hasil tangkapan belum layak, dan persaingan antar nelayan juga tinggi.

Menurut Qoimah, seorang guru swasta, kondisi ekonomi keluarga masih belum kunjung membaik. Rasa keadilan masyarakat juga belum ditanggapi. Beberapa kejadian justru menunjukkan hal sebaliknya. Nelayan pernah berseteru dengan pemerintah daerah, mereka mau digusur karena tinggal di tepi pantai yang merupakan tanah negara.

Dua orang anggota masyarakat tersebut belum pernah merasakan kebijakan ekonomi menyentuh mereka. Jika ada program penggemukan sapi dan bantuan dana bergulir, kedua orang ini merupakan contoh dari tidak tersentuhnya proyek pemerintah kepada masarakat.

Hasil wawancara dengan 2 anggota DPRD periode 2004-2009 juga kurang lebih menunjukkan hal sama. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki komitmen pemenuhan hak ekonomi. Dalam RPJMD dan RKPD tercantum bahwa salah satu misi pembangunan 2006-2020 adalah “peningkatan daya beli”. Jadi, melalui pendidikan dan kesehatan gratis itu, diharapkan masyarakat bisa meningkat daya belinya karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya sekolah dan berobat. Namun, dari segi anggaran memang masih kecil, jauh di bawah 10% dari total anggaran belanja daerah.

Menurut I Putu Dwita, di antara hak-hak dasar, yang paling rendah pencapaiannya adalah ekonomi. Masyarakat belum merasakan peningkatan dibidang ekonomi. Tukang ojek, petani, nelayan, PNS, pedagang kecil dan semacamnya, mereka merasakan belum ada peningkatan ekonomi.

Program pemda untuk ekonomi yang berupa dana bagi koperasi, pajak sawah gratis, kredit lunak/tanpa anggunan,  koperasi penggemukan sapi, pabrik kompos, pengadaan perahu nelayan  dan lain-lain itu, belum menyentuh persoalan masyarakat dan belum masyarakat merasakan dampaknya. Kelompok masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan hak dasar ekonomi adalah petani penggarap karena tidak memiliki lahan, mereka tidak bisa menikmati pajak sawah gratis.  Dan buruh nelayan yang tidak punya perahu, sulit dapat modal usaha.

Upaya pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dasar ekonomi juga lebih dilakukan dalam bentuk charity, tidak mendidik dan tidak berkelanjutan, menciptakan ketergantungan. Berupa santunan-santunan saja, santunan kematian, santunan orang jompo dan anak cacat. Kalo yang sifatnya jaminan ekonomis (modal usaha dan lain-lain) ada, tapi sulit diakses oleh khususnya masyarakat yang kurang beruntung.

Ada beberapa penyebabnya: a) di tingkat perencanaan, masih top down, semua diatur bupati, SKPD tidak diberi kewenangan, legislatif sering dikebiri, sering sidang-sidang mendadak hingga kita tidak ada waktu mempelajari materinya dan sebagainya b) di tingkat implementasi, sering fiktif, buisniss minded. Koperasi sekarang dibentuk, besok pagi sudah dapat bantuan. Pajak sawah gratis, pemilik sawah itu orang-orang kaya, yang miskin petani penggarapnya. Pabrik kompos dibuat, tapi petani tidak didampingi. c) di tingkat pelaku, semua berpusat ke bupati dengan berbagai kepentinganya.

Gambaran kondisi ideal yang harus dicapai adalah masyarakat jembrana bisa sejahtera. Program-program tidak hanya bagus di atas kertas, tapi implentasinya betul-betul untuk rakyat dan menyentuh persoalan rakyat, masyarakat miskin lebih mendapat perhatian. Eksekutif dan legislatif harus setara dan bekerjasama. Transparansi dan akuntabilitas harus diterapkan. Masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaanya. Perencanaan harus terukur dan jelas sasaran.

Tindakan yang pernah diambil oleh aparat atau kelompok masyarakat untuk meyelesaikan masalah rendahnya pemenuhan hak dasar mungkin ada, lebih ke orang per orang belum terorganisir dan terkoordinasi, dan belum kelihatan hasilnya.

Hal yang sama juga dirasakan Tafsil. Di antara hak-hak dasar, yang paling rendah pencapaiannya adalah ekonomi, banyak program ekonomi yang belum tepat sasaran. Program-program ekonomi hanya bersifat proyek. Seperti penggemukan sapi, pengadaan kapal tangkap ikan bagi nelayan, pabrik kompos dan lain-lain, itu belum berdampak bagi perbaikan ekonomi masyarakat. Pengadaan perahu nelayan tidak bisa dioperasionalkan oleh nelayan, terus mangkrak. Akibatnya yang miskin tetap tidak ada perubahan, pengangguran juga masih banyak. Sementara kesadaran kritis masyarakat belum tumbuh, sehingga menganggap biasa.

Ada beberapa program pengembangan ekonomi, tetapi belum tampak hasilnya. Kadang terdengar sebentar sebuah program tertentu, kemudian hilang lagi. Sementara, Bupati dan pelaku di lapangan lebih banyak diam dan menutup diri dari perbincangan dan program-program pengembangan ekonomi dengan dewan dan anggota masyarakat. Karena itu, tidak banyak anggota masyarakat tahu dan bisa mengakses layanan hak dasar ekonomi, apalagi banyak anggota masyarakat lemah dalam mengurus administrasi.

Hal lain yang menjadi pengamatan Tafsil, memang pengembangan ekonomi ada dalam beberapa dokumen kebijakan seperti RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS. Namun demikian, yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi oleh pemerintah Kabupaten Jembrana adalah peningkatan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan gratis pendidikan dan gratis. Bukan program yang secara khusus dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan sehingga menopang tingkat kesejahteraan masyarakat, bukan pula bermakna membaiknya keadaan mata pencaharian masyarakat.

Dalam hal alokasi dana, kita bisa melihat beberapa analisis sebagai berikut:

1. Pendapatan APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 439.011.922.029. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.  20.715.928.577 (4,72%), Dana Perimbangan Rp. 376.991.561.000 (85,87%), dan Dana Lain-lain dari Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 41.304.432.452 (9,41%). Hal ini menunjukkan secara umum, ketergantungan biaya pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
2. Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 472.644.608.378. Angka tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 297.046.997.687 (65,85%), dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp.   175.597.610.691 (37,15%).
3. Untuk fokus pada pengembangan ekonomi, APBD Tahun 2009 mengalokasikan dana untuk Dinas Perkutut (Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Ketiga dinas/kantor tersebut masing-masing memperoleh alokasi sebesar Rp. 15.030.193.562 untuk Dinas Perkutut, sebesar Rp. 4.968.851.910 untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dan sebesar Rp. 903.133.020 untuk Kantor PMPD. Ketiganya berjumlah  Rp. 20.902.178.492 (4,42% dari total belanja daerah).
4. Belanja ketiga dinas/kantor tersebut, selanjutnya dibagi ke dalam Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.309.831.600 di Dinas Perkutut, sebesar Rp. 3.325.669.200 di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dan sebesar Rp. 121.920.000 di Kantor PMPD. Jadi, jumlah seluruh Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.757.420.800. Dengan demikian, Belanja Langsung untuk Dinas/ Kantor yang diharapkan menengani pengembangan ekonomi adalah sebesar Rp. 12.144.757.692.
5. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, dana Belanja Langsung tersebut tidak semuanya terkait langsung dengan upaya pengembangan masyarakat. Yang bisa dikatakan terkait langsung adalah sebesar Rp. 9.443.207.962 (2% dari total belanja daerah). Selengkapnya sebagai berikut:
   

   No.	Dinas/Kantor	Program	Alokasi
   1	Perkutut	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	3,858,104,678.00
   2		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	14,840,000.00
   3		Program peningkatan produksi hasil peternakan	649,558,000.00
   4		Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	7,959,000.00
   5		Program rehabilitasi hutan dan lahan	1,185,734,300.00
   6		Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	57,170,000.00
   7		Program pengembangan budidaya perikanan	738,449,500.00
   8		Program pengembangan perikanan tangkap	1,215,068,803.00
   9		Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1,271,232,681.00
   10	Perindustria, Perdagangan, dan Koperasi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	280,000,000.00
   11		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	137,025,000.00
   12		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	7,575,000.00
   13	PMPD	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	17,284,000.00
   14		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	3,207,000.00
   	JUMLAH		9,443,207,962.00

6. Bukan hanya jumlah alokasi dan persentase dari total belanja yang kecil, yang karena itu sedikit peluang pembiayaan yang komprehensif dan sistematis. Tetapi juga, kalau ditelisik kegiatan masing-masing program juga tampak tidak fokus dan tidak sehebat nama programnya. Sebagai contoh Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dana tersedia hanya sebesar 7,9 juta rupiah, dan kegiatannya hanya berupa izin penebangan kayu rakyat. Atau Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan, dana yang dialokasikan hanya sebesar 14,8 juta rupiah, sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan.

Anggaran di atas masih lebih besar dari alokasi yang disepakati dalam PPAS. Plafon anggaran sementara untuk pertanian: 1.424.758.000 dan kehutanan 28.114.000. Jumlah keduanya (dilaksanakan Dinas Perkutut) adalah 1.452.872.000 (0,79% dari total belanja urusan wajib dan pilihan yang berjumlah 184.671.570.493). Urusan ketahanan pangan sebesar 4.722.804.000 yang diberikan kepada Kantor PMPD 17.284.000 dan Perkutut 4.705.520.000. Berdasar SKPD, bandingkan Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan 39.852.059.208, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 15.961.232.932, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 2.368.295.858, dan Dinas Perkutut 9.383.142.984.

Selain itu, dalam PPAS Tahun 2009 juga tampak hanya dengan target-target yang spasial dan jauh dari komprehensif untuk mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat. Kita bisa mencermati pagu berikut ini:

Analisis dan Rekomendasi

Melihat dokumen RPJMD, RKPD, sampai KUA-PPAS, maka kesimpulan sementara yang bita kita tarik adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jembrana memiliki komitmen yang kuat terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, setelah melihat alokasi anggaran, dampak kesejahteraan, dan membandingkan dengan terutama kebijakan pada sektor pendidikan dan pendidikan, maka ada beberapa catatan sebagai berikut.

1. Tulisan dan riset mengenai inovasi Jembrana dalam bidang pendidikan dan kesehatan sudah banyak, dan hampir semua menyatakan inovasi ke dua bidang tersebut berhasil dan nyata menaikkan IPM masyarakat Jembrana. Kali ini lebih masuk ke ekonomi, apakah juga ada kebijakan di bidang ekonomi yang dirasakan oleh sebbanyak-banyaknya anggota masyarakat. Dengan demikian hasil baseline ini diharapkan lebih banyak manfaatnya, karena akan berisi beberapa rekomendasi yang penting untuk meningkatkan pelayanan hak dasar warga negara, terutama dalam bidang ekonomi.
2. Kebijakan ekonomi tampaknya belum bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya warga negara, seperti halnya kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan yang nyaris dirasakan oleh semua warga.Tampaknya pemerintah belum memiliki terobosan (inovasi) dalam bidang ekonomi.
3. Jika ada kemajuan ekonomi, nyaris tidak bisa dianggap disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang dikembangkan pemerintah. Campur tangan pemerintah nyaris sangat sedikit, karena jika dilihat dalam APBD 2009 misalnya, cermin keberpihakan ekonomi kerakyatan hanya diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang tidak secara langsung memberi dampak kepada masyarakat secara luas.
4. Mungkin juga disebabkan PAD tidak besar, sedangkan DAU juga tidak besar, dengan kapasitas yang sangat terbatas, maka tidak semua bidang bisa tertangani degan baik. Termasuk di sini adalah ekonomi, meskipun ia merupakan prioritas pembangunan 5 tahun terakhir (menduduki nomer 2 dari 5 prioritas), namun terbatasnya kapasitas fiskal menyebabkan baru prioritas nomer 1 yang bisa dijangkau. Oleh karena itu, jika prioritas nomer 2 akan menjadi perhatian, mungkin selain harus bekerja keras merumuskan program atau kegiatan yang paling tepat untuk pengembangan ekonomi masyarakat Jembrana, juga harus berpikir keras bagaimana mendanai program atau kegiatan-kegiatan tersebut.
5. Sasaran pertumbuhan ekonomi juga tidak fokus. Pemerintah tidak cukup tegas, apakah akan menangani pengembangan sektor pertanian terlebih dahulu, atau nelayan dulu, atau perhutanan dulu. Tampaknya pemerintah belum menentukan prioritas, cenderung tampak mau menangani semua. Tetapi, karena keterbatasan kemampuan fiskal, maka seperti dibagi rata, sedikit-sedikit asal semua dapat.
6. Penanganan masalah ekonomi tidak sistemik dan terlembaga, seperti halnya terhadap pendidikan dan kesehatan. Dua sektor terakhir tersebut memiliki landasan hukum melalui peraturan daerah dan menjadi sistem, seperti halnya Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Bidang yang lain, seperti pelayanan masyarakat juga sudah memiliki landasan hukum yang kuat, seperti prosedur pelayanan yang baku dan diatur dalam peraturan daerah. Tetapi, untuk bidang ekonomi, tidak ada satu peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara tegas mengatur bagaimana pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat dilayani.

Berikut adalah contoh beberapa kebijakan inovatif terhadap pendidikan dan kesehatan, yang sudah disengaja dan terlembaga, sejak tahun 2001 hingga tahun 2009:

1. Keputusan Bupati Jembrana No. 315 Tahun 2001 tentang Pembebasan Karcis Kunjungan, Jasa Sarana, Bahan dan Alat Kesehatan, Jasa Pelayanan Serta Tindakan Tertentu di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling Bagi Masyarakat Jembrana.
2. Keputusan Bupati Jembrana No. 444 Tahun 2001 tentang Regrouping Sekolah Dasar Kabupaten Jembrana.
3. Keputusan Bupati Jembrana No. 56 Tahun 2002 tentang Pemberian Biaya Perangsang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2002.
4. Peraturan Bupati Jembrana No. 49 Tahun 2006 tentang Pemberian Beasiswa Kepada Siswa yang Tidak Mampu pada Sekolah Swasta dan Siswa Berprestasi pada Sekolah Negeri Maupun Swasta di Kabupaten Jembrana.
5. Peraturan Bupati Jembrana No. 19 Tahun 2006 tentang Iuran Rawat Inap Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Peraturan Bupati Jembrana No. 12 Tahun 2009 tentang Program JKJ Paripurna Penuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 10 Tahun 2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri di Kabupaten Jembrana.
8. Peraturan Bupati Jembrana No. 50 Tahun 2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri di Kabupaten Jembrana.
9. Peraturan Bupati Jembrana No, 20 Tahun 2006 tentang Tarif Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu Pembina, dan Puskesmas Pembantu Tahun 2006.

Nah, yang secara spesifik ke pengembangan ekonomi nyaris tidak ada. Satu-satunya yang mungkin bisa dipaksakan agak terkait dengan pengembangan ekonomi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jembrana.

Berangkat dari kondisi ekonomi, kebijakan yang dirumuskan, implementasi kebijakan dalam alokasi dana APBD, dampak yang dirasakan masyarakat, hingga analisisnya, maka berikut disusun beberapa rekomendasi:

1. Pemerintah harus mulai menyusun rencana strategis yang secara khusus terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Termasuk juga bagaimana menangani sedemikian banyak jenis profesi masyarakat, problem sumber daya manusia dan alam, modal, dan penguatan lembaga-lembaga ekonomi rakyat di tingkat desa dan kota.
2. Seperti halnya pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi harus dalam kerangka kebijakan sistemik dan terlembaga, tidak parsial. Setelah kedua bidang tersebut memiliki keberhasilan yang jelas dan sudah berjalan secara baik dan terlembaga, sudah saatnya pemerintah memikirkan bidang ekonomi agar memiliki kemajuan yang serupa. Dan seiring dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi untuk pertumbuhan ekonomi rakyat sudah perlu ditingkatkan.
3. Pemerintah perlu mengembangkan partisipasi masyarakat untuk memperoleh masukan yang terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Pertemuan untuk menguatkan gagasan ekonomi masyarakat sekaligus juga bisa menjadi sarana konsultasi publik untuk mendapatkan gambaran prioritas penguatan ekonomi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dan kapasitas fiskal daerah. Hal ini bisa ditindaklanjuti dengan pelembagaan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
4. Bagi masyarakat, kebaikan kepala daerah harus direspon dengan keterlibatan aktif dalam perencanaan hingga implementasi pembangunan. Bahkan dalam masa transisi pergantian kepala daerah, masyarakat perlu lebih cepat mendorong arus partisipasi, untuk memastikan pemerintahan yang akan datang tidak mengubah atau mendistorsi pelayanan yang sudah baik dan berhasil.
5. Lembaga-lembaga sosial kemasyarakat yang terkait dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat perlu diperkuat dan diperbanyak. Lembaga-lembaga ini, selain mendampingi masyarakat dalam alur partisipasi, memastikan terjadi partisipasi dalam perencanaan pembangunan seperti dalam penganggaran daerah, dan menguatkan upaya pemerintahan daerah untuk pelayanan publik yang lebih baik.

Dimuat pada: 9 January 2010