Permasalahan kemiskinan menjadi faktor utama rendahnya kualitas pemenuhan hak-hak dasar kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Peran Pemerintah daerah dalam promosi kesehatan dan perhatian terhadap orang sakit yang hanya pasrah dan bertindak pasif masih sangat kurang. Memang benar, Puskesmas sudah digratiskan, tapi bahkan untuk ongkos dari rumah ke Puskesmas, menjadi beban yang cukup memberatkan bagi sebagian masyarakat.

(Desentralisasi.net) Sejatinya, membuat Perda didahului oleh penyusunan legal baseline. Yaitu, menyusun sebuah produk, menginventarisasi, mengidentifikasi serangkaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perda yang akan dibuat. Baik ke samping, ke atas tetapi tidak ke bawah. Ke bawah itu boleh hanya untuk melihat saja. Tujuannya supaya Perda yang dibuat, senada dan seirama. Sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di atasnya dan senada dengan peraturan yang ada di sampingmya.

(Desentralisasi.net) “Tahun 1998, Indonesia berketetapan untuk masuk dalam demokrasi. Itu memberi keleluasaan yang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Hantaman besar terhadap kediktatoran pada 1998, berupa mobilisasi massa tidak perlu terjadi kalau masyarakat tidak terlalu lama dibawah diktator dan sudah terbiasa berpartisipasi dalam demokrasi”. Demikian dikatakan Dr. F. Budi Hardiman dari STF. Driyakara dalam kegiatan Workshop Model Partisipasi dan Pelatihan Penyusunan Perda Partisipatif untuk Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga, di Kaisar Hotel Jakarta, Senin 21 Februari 2010.

(Desentralisasi.net) Reformasi agraria di Indonesia, bukan merupakan wacana baru. Hal ini telah dibicarakan bahkan semenjak tahun 60-an. Kenyataannya, sampai saat ini wacana tersebut masih sekedar wacana. Setelah reformasi 1998, isu reformasi agraria sempat menguat namun kemudian melempem lagi, menguat lalu melempem, terus seperti itu. Pemerintah, tidak pernah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat merealisasikan reformasi agraria.

(desentralisasi.net) Wacana Partisipasi masyarakat di pemerintahan, mulai berkembang sengit di Indonesia sekira 10 tahun lalu. Adanya euphoria otonomi saat itu, memunculkan tuntutan perbaikan penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa. [More...]