Desentralisasi.net » Kerangka Hukum

Kerangka Hukum

Kepmendagri No 161 Tahun 2003 Tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kepmendagri No 29 Th 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

KepPres No 151 Th 2000 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000

KepPres No 157 Th 2000 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi UU

KepPres No 159 Th 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah

KepPres No 16 Th 2001 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 166 Tahun 2000

KepPres No 17 Th 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

KepPres No 17 Th 2001 Tentang Perubahan Atas KepPres No 178 Th 2000

KepPres No 18 Th 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

KepPres No 181 Th 2000 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001

KepPres No 39 Th 2001 Tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan P3D Kepada Pemda

KepPres No 42 Th 2001 Tentang Perubahan atas KepPres No 166 Th 2000

KepPres No 44 Th 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional

KepPres No 49 Th 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

Keppres No 5 Th 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota

KepPres No 52 Th 2000 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU No 22 Th 1999

Keppres No 6 Th 2001 Tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan Kab/Kota yang Baru Dibentuk Setelah Pemilu 1999

KepPres No 62 Th 2001 Tentang Perubahan Perubahan Atas Keputusan Presiden No 166 Th 2000

KepPres No 74 Th 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. G-159.pr.09.10 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR RI No III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR RI No IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Permendagri No 4 tahun 1999 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri

Permendagri No. 8 TAHUN 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang Dipadukan dengan Perubahan I, II, II & IV)

UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

UU No 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

UU No 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No 18 Th 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

UU No 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

UU No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No 8 Th 1974

UU No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Perencanaan Partisipatif »