Fitra Jatim merupakan lembaga independen dan non partisan yang fokus pada gerakan transparansi anggaran sehingga tercipta anggaran daerah yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

Dalam perkembangannya FITRA Tuban telah menjadi simpul gerakan tansparansi anggaran tidak hanya pada wilayah Kabupaten Tuban, akan tetapi FITRA Tuban telah mampu memperluas jaringan gerakan transparansi anggaran di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah serta NTB. Sesuai hasil Pertemuan Nasional (Pernas) I Seknas FITRA di Medan yang mengamanatkan bahwa basis gerakan FITRA ke depan adalah daerah Propinsi maka FITRA Tuban sejak akhir tahun 2008 menjadi FITRA Jawa Timur, hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan memperkuat jaringan kerja yang selama ini sudah terbentuk.

Latar Belakang

Gagasan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di Jawa Timur berawal dari komitmen semua elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan dalam pokok-pokok gerakan reformasi secara nasional. Komitmen tersebut mendapat respon yang lebih nyata oleh para pemerhati masalah-masalah sosial di Jakarta dalam bentuk seminar dan simposium tentang kendali Masyarakat dalam proses-proses Penganggaran Pemerintah Lokal, pada bulan Oktober 1999 yang diselenggrakan oleh PSPK di Jakarta, dimana Yayasan Bina Swagiri terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, gagasan ini kemudian didesiminasikan kepada kalangan NGO, Media Massa, Mahasiswa dan Pemerintahan di Kabupaten Tuban Jawa Timur dalam bentuk seminar dan diskusi terbatas, kemudian lahirlah FITRA Tuban sebagai simpul jaringan FITRA Nasional, dimana Yayasan Bina Swagiri sebagai lembaga payung yang manaungi segala aktifitasnya.

Dalam perkembangannya FITRA Tuban telah menjadi simpul gerakan tansparansi anggaran tidak hanya pada wilayah Kabupaten Tuban, akan tetapi FITRA Tuban telah mampu memperluas jaringan gerakan transparansi anggaran di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah serta NTB. Sesuai hasil Pertemuan Nasional (Pernas) I Seknas FITRA di Medan yang mengamanatkan bahwa basis gerakan FITRA ke depan adalah daerah Propinsi maka FITRA Tuban sejak akhir tahun 2008 menjadi FITRA Jawa Timur, hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan memperkuat jaringan kerja yang selama ini sudah terbentuk.

Visi,  Misi Dan Nilai

Visi

“Kedaulatan rakyat atas anggaran merupakan landasan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat”

Misi

(1)      Terlaksananya transparansi dalam setiap tahapan anggaran daerah ( perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban).

(2)      Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah

(3)      Meningkatkan partisipasi rakyat dalam setiap tahapan anggaran daerah

(4)      Terwujudnya anggaran daerah yang berbasis hak dasar (HAM dan Ekosob) dan berorientasi pada pemenuhan pelayanan publik dasar (pendidikan dan kesehatan).

(5)      Menjadi acuan bagi gerakan transparansi anggaran di Jawa Timur.

Nilai

Nilai-nilai yang diemban Fitra Jatim dalam melakukan gerakannya terdiri dari:

• Transparansi
• Akuntabilitas
• Trust (Kepercayaan)
• Partisipasi
• Adil Jender
• Egaliter

Strategi dan Lingkup Kegiatan

Untuk mengemban visi dan misinya Fitra Jatim memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

(1)    Menyediakan data base yang berkaitan dengan anggaran daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota.

(2)    Melakukan analisis anggaran Daerah berbasis hak dasar dan pemenuhan pelayanan publik dasar.

(3)    Melakukan advokasi anggaran bersama simpul jaringan (sijar) daerah Kabupaten dan Kota untuk membangkitkan kesadaran rakyat serta kelompok masyarakat agar terlibat dalam setiap tahapan anggaran daerah.

(4)    Meningkatkan kapasitas masyarakat dan legistatif daerah untuk dapat melakukan advokasi anggaran daerah melalui kemampuan membaca dan menganalisis kebijakan anggaran.

(5)    Diseminasi gerakan transparansi anggaran melalui media cetak dan elektronik, diskusi, publik hearing, dialog interaktif di radio, televisi dan internet.

(6)    Membangun jaringan kerja dengan legislatif dan eksekutif untuk perbaikan pengelolaan anggaran daerah agar lebih berpihak pada pemenuhan hak dasar dan pelayanan publik dasar.

Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Struktur Organisasi Fitra Jatim terdiri dari Lembaga Payung – Dewan Daerah dan Sekretariat Daerah :

Lembaga Payung:     Bina Swagiri

DEWAN DAERAH

1. Ismail Amir
2. Moh Burhan
3. Muhyiddin Khotib

SEKRETARIAT DAERAH

KOORDINATOR

Dahkelan

STAF AHLI :

1. Ismail Amir
2. Madekhan Ali
3. Moh. Burhan
4. Ibnu Tricahyo

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN/OB :

Wahidatul Nikmah

Endang Suprihatiningsih

Alimul Mufid

DIVISI RESOURCE CENTER

Koord. : Hadi Prayitno

Endang

Ahmad Roziqi

DEVISI ADVOKASI

Koord    : Miftahul Huda

Zito Warsito

SIMPUL JARINGAN (SIJAR)

Situbondo, Surabaya, Jombang, Tuban, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Blora

Wilayah Kerja :

Wilayah kerja advokasi anggaran FITRA Jatim meliputi:

1. Propinsi Jawa Timur
2. Propinsi Jawa Tengah
3. Bali – NTB

Pengalaman pekerjaan

Penerbitan :

1. Modul :

1. Modul Analisis APBD bagi DPRD, LGSP – USAID 2009
2. Modul Executive Training Bagi DPRD Baru 2009-2014 (Menjadikan wakil rakyat semakin bermartabat) LGSP – USAID 2009
3. Modul menilai APBD Berkeadilan, LGSP – USAID 2009
4. Modul Pedoman Penyusunan keuangan Gampong Kabupaten Aceh besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat, AIPRD – LOGICA NAD 2007
5. Modul Pelatihan Penyusunan APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong) AIPRD – LOGICA NAD 2007
6. Modul Analisis dan Penulusuran Anggaran Daerah, FPPM – NDI 2006 – 2007

2. Buku :

1. Partisipasi Semu, Keterlibatan warga dalam pembangunan desa, Bina Swagiri – CSSP  – USAID 2004
2. Desentralisasi Keuangan, Pandang kebijakan pemda kepada masyarakat desa, Bina Swagiri – FITRA Tuban – Ford Foundation 2005
3. Pilkada Bima 2005, Bina Swagiri – FITRA Tuban – Kemitraan (PGRI)
4. Forum Warga & Strategi Politik Ekstra – Parlementer, Bina Swagiri – FITRA Tuban – Kemitraan 2006

3. News Letter :

1. Bulletin Bulanan FITRA

4. Software

1. Software Analisis APBD, Revolvere-FITRA Jatim-LGSP-USAID 2009

Dimuat pada: 3 December 2009