Pemekaran dan pembentukan kota-kota baru tampaknya akan terus terjadi sebagai implikasi kebijakan otonomi daerah. Sebagian karena alasan substantif untuk memperpendek jarak pemerintah dan masyarakat dan mempertinggi kinerja pelayanan publik. Sebagian daerah dimekarkan karena motivasi politik menumbuhkan pusat-pusat kekuasaan baru.

Bagaimana sebenarnya sejarah pemekaran wilayah? Apa saja kriteria sebuah wilayah bisa dimekarkan? Apa saja kerangka hukum pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonomi baru? Apa implikasi pemekaran wilayah terhadap iklim kehidupan sosial politik lokal?

Lesung edisi kali ini mencoba menjawab pertanyaan itu. Secara khusus, edisi kali ini juga mengangkat temuan penelitian Percik Salatiga tentang “Proses dan Implikasi Sosial-Politik Pemekaran: Studi Kasus Sambas dan Buton”.

Lesung 2009-4 April Cover

Dimuat pada: 2 February 2010