Sebuah Pijakan Menuju Transparansi Anggaran

Pernahkah anda  dihinggapi pertanyaan, pengetahuan saya ikhwal APBD sekian rupiah digunakan pemerintah untuk dan dengan cara bagaimana, telah mencukupi? Atau pertanyaan, pernahkah anda terpuaskan dengan penerangan, pertanggung jawaban, atau secara sederhana apakah laporan pertanggungjawaban APBD di institusi pemerintahan anda memenuhi harapan dan keinginan anda (masyarakat).

apbd1Jika jawabannya tidak, wacana sekaligus teknik “penelusuran anggaran” dalam buku ini merupakan referensi yang berguna untuk anda. Buku ini memaparkan manual penelusuran anggaran, dari tataran konsep sampai pada tataran praktis.

Lalu apa itu penelusuran anggaran?

Penelusuran anggaran merupakan rangkaian aktivitas mengumpulkan data, informasi, bukti, dan fakta terkait secara mendalam mengenai realisasi anggaran publik (APBN/D) agar sesuai peruntukannya dan mengidentifikasi lebih dini potensi terjadinya penyimpangan anggaran. Melalui penelusuran metode user based survey atau report card. anggaran dapat dihasilkan sistem yang dapat menggambarkan informasi anggaran yang tersedia bagi stakeholders untuk melihat secara jelas dari mana anggaran berasal dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan (Melyoki, 2006)i. Tujuannya, memastikan realisasi kebijakan alokasi anggaran sesuai dengan prosedur, serta efisien secara teknis dan efektif secara operasional atau sesuai dengan tujuan pada saat perencanaan.

Penelusuran anggaran berupa pemantauan eksekusi anggaran dan proses pengadaan barang/jasa, sudah berkembang di beberapa Negara. IBP (2008) mengidentifikasi praktek sukses penelusuran anggaran, seperti social audit di India yang dilakukan MKSS (Mazdoor Kisan Shakti Sangthan) untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di level komunitas dan memanggil lembaga terkait untuk mempertanggungjawabkannya. Selain itu ada public expenditure tracking survey (PETS) di Tanzania dan Malawi untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Juga pemantauan proses tender yang dilakukan di Philipina.

Di Indonesia, penelusuran anggaran pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh berbagai LSM, baik yang bersifat pemantauan pelaksanaan anggaran maupun pemantauan proses tender. Namun demikian, praktik ini belum dilakukan dan terlembagakan hingga mamantau siklus penganggaran. Umumnya, kerja advokasi anggaran masih banyak berada pada wilayah formulasi dan penetapan anggaran. Sementara tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran masih menjadi kerja parsial.

Padahal advokasi anggaran harus dilakukan secara sistemik pada seluruh tahapan penganggaran. Kerja advokasi anggaran terkini tidak cukup lagi hanya mengadvokasi prosedur formulasi anggaran yang lebih partisipatif, atau pembahasan anggaran yang lebih transparan serta kebijakan alokasi anggaran yang lebih pro-poor atau responsif jender, serta efisien dan efektif. Kerja advokasi anggaran pada dua tahap ini baru menghasilkan dokumen anggaran yang disusun secara partisipatif dan melahirkan kebijakan alokasi yang berpihak, efisien, dan efektif.

Penelusuran anggaran menjadi penting dilakukan karena terbuka peluang terjadinya penyimpangan belanja dari anggaran yang telah ditetapkan. Penelusuran anggaran diperlukan untu menjawab bagaimana anggaran digunakan dan di mana. IBP (2007), Singh (2004) dan Cheriyan, Sharma (2005), mengidentifi kasi perlunya penelusuran belanja karena: lemahnya sistem keuangan; pelayanan terhadap warga miskin sering tidak berjalan; ada peningkatan alokasi anggaran; perlu memastikan belanja publik lebih efektif; anggaran yang dialokasikan dalam dokumen harus sampai secara aktual pada ujung tombak penyedia layanan; korupsi, inefisiensi, dan keterlambatan; pengeluaran tidak mencerminkan tujuan yang ditetapkan; dan ada pengeluaran tambahan akibat kejadian tidak terduga (hal; 26). Pada posisi serta konteks seperti itulah, buku ini penting untuk dibaca, setidaknya sebagai pijakan untuk menentukan langkah tegak selanjutnya menuju transparansi anggaran..

Judul Buku:         Manual Penelusuran Anggaran

Penulis:                Yuna Farhan

Prakarsa:             Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat untuk National Democratic Institute

Terbit:                   Cetakan Pertama, Juni 2008 vii + 42 hal 15 x 23 cm

Manual Penelusuran Anggaran

Leave a Reply